JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kenaikan harga minyak dunia hingga menembus 100 dollar AS per barrel belum mengganggu stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, ia mengakui kondisi tersebut membuat ruang fiskal pemerintah menjadi lebih terbatas, sehingga tambahan belanja untuk kementerian/lembaga (K/L) maupun transfer ke pemerintah daerah tidak akan selonggar sebelumnya.
Purbaya menjelaskan, sejak awal pemerintah memang menyusun APBN dengan asumsi harga minyak berada di level 100 dollar AS per barrel. Dengan demikian, saat harga minyak kembali menyentuh level tersebut, situasinya masih berada dalam skenario yang telah dihitung dalam penyusunan anggaran.
Ruang fiskal menyempit saat minyak naik
Menurut Purbaya, ketika harga minyak sempat turun, pemerintah sempat memiliki ruang fiskal yang lebih lapang untuk menambah belanja. Pada saat itu, ada kemungkinan untuk menambah alokasi anggaran ke daerah maupun ke kementerian/lembaga.
Namun, ketika harga minyak kembali ke level 100 dollar AS per barrel, ruang tersebut kembali menyempit. Pemerintah pun harus lebih berhati-hati dalam memutuskan penambahan anggaran agar tetap sesuai dengan kapasitas fiskal yang tersedia.
“Tadinya kan gini, ketika harga minyak turun saya pikir ada ruang untuk tambah belanja ke daerah dan lain-lain ya, termasuk kementerian/lembaga,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Ia menegaskan, asumsi dasar APBN tidak berubah karena sejak awal pemerintah memang menggunakan patokan harga minyak 100 dollar AS per barrel. “Waktu stimulus kemarin dilakukan kan anggaran dengan asumsi harga minyak 100 dollar AS. Jadi enggak ada perubahan, cuma yang mau saya tambahin ke beberapa kementerian/lembaga maupun ke daerah mungkin enggak seluasa sebelumnya, itu aja,” kata Purbaya.
Pemerintah siapkan simulasi fiskal
Meski APBN dinyatakan tetap terkendali, Purbaya memastikan pemerintah tidak tinggal diam apabila harga minyak dunia kembali meningkat di atas level tersebut. Sejumlah langkah antisipasi tengah disiapkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi fiskal negara.
Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah meminta Kementerian Keuangan menyiapkan simulasi fiskal dengan beragam skenario harga minyak. Simulasi itu tidak hanya memakai asumsi harga minyak 100 dollar AS per barrel, tetapi juga skenario lain yang lebih tinggi.
“Kemarin di rapat kabinet Presiden meminta kami melakukan simulasi untuk harga minyak dengan skenario yang berbeda. Bukan 100 dollar AS saja atau lebih, jadi gimana kita anggarannya. Jadi sedang kita hitung tadi,” ujarnya.
Harga BBM subsidi tetap dijaga
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan dinaikkan meski harga minyak dunia kembali menembus 100 dollar AS per barrel. Pemerintah, kata dia, akan tetap menjaga harga BBM bersubsidi agar tidak ikut terdorong oleh perubahan harga minyak global.
Sementara itu, penyesuaian harga BBM nonsubsidi sepenuhnya berada di tangan PT Pertamina (Persero) sesuai mekanisme yang berlaku. “BBM non-subsidi kan memang enggak disubsidi kan, terserah Pertamina. Kalau yang subsidi akan kita jaga terus,” kata Purbaya.
Dengan kebijakan itu, harga Pertalite tetap dipertahankan di Rp 10.000 per liter, sedangkan Biosolar masih Rp 6.800 per liter. Purbaya menegaskan APBN masih punya kemampuan untuk meredam dampak kenaikan harga minyak karena asumsi yang digunakan pemerintah memang tidak berubah.
“Kita asumsikan kan 100 dollar AS. Berarti keadaan ini bukan hal yang baru untuk kita, jadi bisa kita adjust lagi nanti, anggarannya seperti sebelumnya. Jadi enggak kaget lah,” ujarnya.
Tekanan dari geopolitik Timur Tengah
Sebelumnya, harga minyak dunia kembali menguat hingga menyentuh level 100 dollar AS per barrel di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Kenaikan ini dipicu kekhawatiran terhadap pasokan minyak global setelah kelompok Houthi di Yaman mengklaim menyerang dua kapal tanker minyak Arab Saudi di Laut Merah.
Situasi tersebut memperburuk gangguan pasokan yang sebelumnya juga terjadi akibat hampir terhentinya lalu lintas perdagangan melalui Selat Hormuz. Ketegangan di kawasan itu membuat pasar energi global kembali mencermati risiko suplai minyak dalam waktu dekat.
Di tengah perkembangan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa APBN tetap disusun dengan skenario yang telah mempertimbangkan harga minyak tinggi, sehingga ruang untuk menjaga stabilitas fiskal dan subsidi BBM masih tersedia.
