Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS 2026 yang berlangsung pada 12-13 September di India. Dalam forum itu, Prabowo menyoroti sejumlah isu, mulai dari spirit Bandung dalam Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 hingga aspirasi negara-negara di belahan bumi selatan.
Hari pertama KTT ke-18 BRICS 2026 dipimpin Perdana Menteri India Sri Narendra Modi dan digelar di Bharat Mandapam, New Delhi, Sabtu (12/9). Pertemuan tersebut juga dihadiri Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, serta para kepala negara dan pemerintahan lain yang sebagian besar berasal dari negara-negara belahan bumi selatan.
Prabowo Soroti Spirit Bandung dan Kekuatan dari Dalam Negeri
Dalam sesi tertutup pada hari pertama, Prabowo menyampaikan bahwa suara Indonesia dan negara-negara di belahan bumi selatan kini semakin diperhitungkan setelah spirit Bandung yang lahir dalam KAA 1955. Ia mengingatkan bahwa saat itu negara-negara yang baru merdeka memilih bersatu sebagai mitra yang setara. Menurut Prabowo, persatuan itu membuat suara mereka terdengar lebih luas di dunia internasional.
"Kepentingan kami dapat lebih terlindungi dan diperjuangkan. Pelajaran ini tetap sangat penting. Dengan bersatu, kami juga menjadi lebih kuat," kata Prabowo dalam sesi terbatas KTT BRICS di akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (13/9).
Prabowo juga menegaskan bahwa kekuatan suatu bangsa harus dimulai dari rumah, yakni dari kemampuan negara memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Ia menyebut pemberian makanan, pendidikan, energi, dan kesempatan sejahtera sebagai fondasi untuk membangun bangsa yang mandiri.
"Kekuatan selalu berawal dari rumah, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat kita, untuk menyediakan energi yang mereka butuhkan, untuk mendidik anak-anak kita, dan untuk memberi mereka kesempatan untuk sejahtera. Itulah cara kita membangun bangsa yang tangguh dan benar-benar mandiri," ujarnya.
Dalam bagian lain pernyataannya, Prabowo menegaskan Indonesia tidak ingin berada dalam posisi didikte oleh satu atau dua kekuatan mana pun. Menurut dia, Indonesia harus memiliki ketangguhan agar benar-benar mandiri, sekaligus memperkuat fondasi untuk menjaga perdamaian dan membangun kepercayaan.
"Dengan fondasi yang begitu kuat, saya yakin BRICS akan terus memperkuat kerja sama di bidang-bidang yang berdampak langsung pada ketangguhan kita. Energi adalah salah satu contoh nyata. Kami sedang menghubungkan sistem energi dan memperkuat ketahanan energi di seluruh kawasan kami untuk menggerakkan ekonomi serta membangun ketangguhan jangka panjang," imbuhnya.
BRICS, PBB, dan Dorongan Reformasi Multilateral
Selain membahas KAA 1955 dan pemenuhan kebutuhan rakyat, Prabowo juga menyinggung posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam tata dunia. Ia menilai lembaga multilateral itu perlu direformasi agar bisa menjalankan peran secara lebih efektif.
"Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, BRICS mewakili separuh dari seluruh umat manusia, serta porsi besar dari ekonomi dan perdagangan global. BRICS menyatukan pasar-pasar terbesar dunia dan produsen energi utama. Hal ini memberikan kita kekuatan kolektif yang luar biasa," kata Prabowo.
Prabowo mengajak para pemimpin dunia membayangkan apa yang bisa dicapai BRICS jika kekuatan tersebut dikerahkan sepenuhnya untuk menjamin pasokan pangan dan energi. Ia juga menilai BRICS dapat membuka peluang yang lebih besar bagi negara-negara berkembang bila pasar, modal, sumber daya, teknologi, dan pengetahuan dapat terhubung lebih baik.
"Bayangkan jika negara-negara di belahan bumi selatan dapat berbicara dengan lebih percaya diri dan lebih terkoordinasi dalam membentuk lembaga-lembaga yang mengatur dunia kita, dalam melindungi dan meningkatkan perdamaian, dalam memperjuangkan keadilan," ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, jika tujuan dan cara itu dapat diwujudkan, maka hal tersebut bukan hanya menguntungkan negara berkembang, tetapi juga negara maju. Ia menekankan bahwa PBB harus tetap menjadi pusat sistem tersebut karena forum itu merupakan tempat seluruh negara dunia berkumpul.
"Bersama-sama, kita dapat membangun sistem multilateral yang lebih kuat yang mendukung kebutuhan dan kepentingan semua bangsa, baik besar maupun kecil, kuat maupun lemah. Agar upaya ini berhasil, kita harus menempatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pusat dari sistem tersebut," ucapnya.
Meski demikian, Prabowo memberi catatan bahwa PBB harus direformasi agar bisa menjalankan fungsi sentralnya secara efektif. Ia menilai lembaga itu perlu menjadi lebih representatif, lebih tanggap, dan lebih mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat dunia.
"Sebab, PBB tetap menjadi satu-satunya institusi multilateral tempat semua bangsa berkumpul sebagai pihak yang setara. Dan agar PBB dapat menjalankan peran sentralnya secara efektif, institusi ini harus direformasi. PBB harus menjadi lebih representatif, lebih tanggap, dan lebih mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat kita," imbuhnya.
Abad Hijau dan Ketahanan Menghadapi Perubahan Iklim
Pada hari kedua KTT BRICS, Prabowo kembali menekankan pentingnya mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang dan kekuatan. Menurut dia, langkah itu dibutuhkan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, lebih adil, dan mampu membawa kemakmuran bagi rakyat.
Dalam sesi bertema 'Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth' di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Minggu (13/9), Prabowo menyampaikan bahwa ketahanan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan harus diarahkan pada tujuan bersama yang jelas, yaitu membangun ekonomi yang lebih kuat dan adil serta memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
"Ketahanan kita harus memberikan manfaat bagi rakyat kita dan untuk memberikan manfaat bagi rakyat kita, kita harus mampu mengubah kerentanan kita menjadi peluang. Kelemahan kita menjadi kekuatan," ujar Prabowo dalam keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Prabowo juga menyinggung posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memahami tantangan di kawasan cincin api yang aktif, termasuk ancaman perubahan iklim dan bencana. Di sisi lain, Indonesia disebut memiliki kekayaan sumber daya yang melimpah.
Dalam konteks itu, Prabowo menggaungkan pentingnya memasuki abad hijau sebagai jawaban atas tantangan global. Ia menekankan bahwa perubahan dan kerja sama antarnegara perlu diarahkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan.
Dengan rangkaian pernyataan tersebut, Prabowo menempatkan BRICS bukan sekadar sebagai forum kerja sama ekonomi, tetapi juga sebagai ruang untuk memperkuat suara negara-negara berkembang, mendorong reformasi tata kelola global, dan mencari jalan bersama menghadapi gejolak dunia, termasuk krisis energi, pangan, dan perubahan iklim.
