Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal istilah Londo Ireng memicu perbincangan luas karena bukan hanya bernada sindiran, tetapi juga menyentuh relasi sensitif antara istana, pers, lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan akademisi.
Dalam konteks politik saat ini, pilihan diksi seperti itu dapat dibaca sebagai pesan bahwa pemerintah sedang menaruh perhatian pada kritik publik yang dinilai tidak selalu datang dari lawan politik formal, melainkan dari aktor-aktor sipil yang bekerja di ruang opini.
Prabowo disebut menyinggung bahwa “Londo Ireng” masih ada, bahkan kini “memakai baju wartawan dan LSM”. Ucapan ini segera memantik sorotan karena menyertakan kelompok yang selama ini berperan penting dalam demokrasi: media, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi.
Di satu sisi, pernyataan itu dapat dipahami sebagai kritik terhadap pihak-pihak yang dianggap menyebarkan narasi tertentu. Namun di sisi lain, penggunaan istilah historis yang berkonotasi kolonial membuka tafsir lebih luas tentang bagaimana pemerintah memandang oposisi nonpartai.
Londo Ireng simbol kecurigaan
Secara historis, istilah Londo Ireng dikenal sebagai ungkapan bernuansa peyoratif yang merujuk pada pihak yang dianggap bekerja untuk kepentingan asing atau bertindak seperti perpanjangan tangan kekuatan luar. Dalam wacana politik Indonesia, istilah semacam ini kerap dipakai untuk membangun garis tegas antara “kita” dan “mereka”. Karena itu, ketika istilah tersebut muncul dari seorang kepala negara, pesan politiknya menjadi jauh lebih kuat daripada sekadar komentar spontan.
Analisis politik menunjukkan bahwa retorika seperti ini biasanya berfungsi ganda. Pertama, ia dapat memperkuat dukungan basis pendukung dengan menegaskan bahwa ada pihak-pihak yang perlu diwaspadai. Kedua, ia berisiko memperlebar jarak antara kekuasaan dan komunitas kritis, terutama jika kritik terhadap pemerintah dibingkai sebagai bagian dari agenda tersembunyi.
Dampak terhadap peta politik
Dalam peta politik nasional, sindiran ini berpotensi menambah ketegangan antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil. Partai-partai koalisi mungkin memilih tidak menanggapi secara keras demi menjaga stabilitas politik, sementara oposisi dapat memanfaatkan pernyataan tersebut untuk menyoroti kecenderungan pemerintah terhadap bahasa yang konfrontatif. Di ruang publik, isu ini juga bisa menggeser perdebatan dari substansi kebijakan ke soal kebebasan berpendapat dan batas kritik terhadap kekuasaan.
Lebih jauh, ungkapan seperti ini juga dapat dibaca sebagai sinyal bahwa pemerintahan Prabowo ingin membangun narasi kewaspadaan terhadap infiltrasi kepentingan asing atau manipulasi opini. Namun, dalam praktik demokrasi, narasi itu harus dijaga agar tidak berubah menjadi stigma terhadap kritik yang sah. Jika tidak, dampaknya bisa berupa menguatnya budaya saling curiga di antara elite, media, dan kelompok masyarakat sipil.
Relasi istana dan pers dalam sorotan
Hubungan antara istana dan pers selalu berada pada garis tipis antara keterbukaan dan ketegangan. Pers memiliki fungsi mengawasi kekuasaan, sedangkan pemerintah membutuhkan ruang komunikasi untuk menjelaskan kebijakan. Ketika seorang presiden menyebut wartawan dalam konteks sindiran, publik wajar membaca ada sinyal politis yang perlu dicermati. Meski belum tentu ditujukan kepada seluruh jurnalis, efek simboliknya bisa meluas dan memengaruhi persepsi terhadap independensi media.
Di tengah meningkatnya arus informasi digital, label semacam itu juga berisiko memperkuat polarisasi. Media dapat diposisikan bukan lagi sebagai pemeriksa fakta dan pengawas kebijakan, melainkan sebagai aktor yang dicurigai terlebih dahulu. Dalam jangka pendek, hal ini mungkin mempertegas loyalitas pendukung. Namun dalam jangka panjang, kualitas demokrasi justru bergantung pada kemampuan pemerintah menahan diri dari bahasa yang dapat dianggap mengintimidasi ruang kritik.
Retorika politik bukan sekadar soal kata-kata; ia membentuk batas antara kritik yang dianggap sah dan kritik yang dianggap ancaman.
Pada akhirnya, pernyataan Prabowo soal Londo Ireng menunjukkan bahwa relasi istana–pers dan hubungan pemerintah dengan masyarakat sipil masih menjadi ruang negosiasi yang rapuh. Publik kini menunggu apakah ucapan itu akan diikuti klarifikasi, atau justru menjadi penanda gaya komunikasi politik yang lebih tegas dan konfrontatif di masa mendatang.
Namun pernyataan-pernyataan panas Prabowo ini selalu jadi bahan caci maki di media sosial. Redaksi membaca, Prabowo justru dihabisi netizen, baik dengan narasi yang santun maupun yang sarkas.
