WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membangun kebijakan tarif impor dengan pendekatan yang lebih permanen, setelah sebagian kebijakannya sebelumnya dibatalkan Mahkamah Agung AS. Pemerintah AS kini bertumpu pada aturan perdagangan lama yang dinilai lebih kuat secara hukum untuk mempertegas tembok tarif terhadap barang impor.
Langkah terbaru Trump terlihat dari penerapan tarif impor sebesar 10 persen hingga 12,5 persen terhadap 60 negara yang dianggap belum maksimal menegakkan larangan kerja paksa. Kebijakan ini menjadi awal dari rangkaian tarif baru yang dijadwalkan berlaku dalam beberapa bulan ke depan.
Tarif Baru Mulai Diperluas
Selain tarif yang berkaitan dengan isu kerja paksa, pemerintahan Trump juga menyiapkan sejumlah investigasi lain. Pemerintah AS akan menelusuri persoalan kelebihan kapasitas industri, dugaan pencurian hak kekayaan intelektual oleh Vietnam, serta perlindungan industri strategis seperti semikonduktor, robotika, dan mesin industri.
Associate General Counsel Cenovus Energy, Dan Ujczo, mengatakan arah kebijakan ini menandai fase akhir dari tahap awal agenda tarif Trump. Ia menilai dalam beberapa minggu mendatang, dan tentu sebelum akhir musim panas, sebagian besar kebijakan perdagangan Presiden Trump akan sepenuhnya berlaku.
“Kita sedang berada di akhir dari awal agenda tarif Trump . Dalam beberapa minggu ke depan, dan tentu sebelum akhir musim panas, sebagian besar kebijakan perdagangan Presiden Trump akan sepenuhnya berlaku,” kata Ujczo, seperti dikutip dari Reuters, Minggu (26/7/2026).
Menurut Ujczo, kebijakan yang semakin terkunci ini memberi pelaku usaha kepastian yang lebih besar mengenai struktur tarif yang akan diterapkan pemerintah AS. Namun di sisi lain, negara-negara mitra dagang diperkirakan harus memberikan lebih banyak konsesi agar tetap bisa mengakses pasar impor AS yang nilainya mencapai 3,4 triliun dollar AS.
Section 301 Gantikan Tarif Sementara
Tarif baru yang diberlakukan berdasarkan Section 301 Trade Act 1974 pada dasarnya menggantikan tarif sementara 10 persen yang berakhir pada pekan ini. Menurut Kantor Perwakilan Dagang AS atau USTR, kebijakan tersebut mencakup sekitar 99,4 persen impor Amerika Serikat.
Kebijakan anyar ini juga sekaligus membangun kembali sebagian tarif “Liberation Day” yang sebelumnya diterapkan Trump terhadap hampir seluruh negara, dengan besaran antara 10 persen hingga 50 persen. Tarif tersebut kemudian dibatalkan Mahkamah Agung AS.
Di saat yang sama, pemerintah AS tengah menyiapkan investigasi baru terkait kelebihan kapasitas industri yang menyasar 16 mitra dagang utama, termasuk China, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, dan Vietnam. Fokus penyelidikan itu adalah dugaan subsidi industri dan berbagai kebijakan yang mendorong ekspor.
Dunia Usaha Bersikap Hati-hati
Dari sisi pelaku usaha, CEO Bissell Inc, Mark Bissell, menyebut tarif terbaru tidak jauh berbeda dari perkiraan dunia usaha. Karena itu, perusahaannya tidak mempercepat impor barang dari China maupun negara lain.
“Kami tetap menjalankan bisnis dengan asumsi tarif akan bertahan di kisaran 10 persen hingga 15 persen,” ujar Bissell.
Tarif Tambah Pemasukan Negara
Kebijakan tarif Trump sebelumnya telah menimbulkan sejumlah dampak bagi perekonomian AS. Di satu sisi, tarif itu menaikkan biaya bagi industri yang bergantung pada impor dan memicu aksi balasan dari China. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga meningkatkan penerimaan negara.
Dengan rangkaian langkah baru ini, pemerintah AS tampak memperluas penggunaan tarif sebagai alat utama dalam kebijakan perdagangan. Di tengah perluasan investigasi dan penerapan tarif pada berbagai mitra dagang, risiko memanasnya kembali perang dagang global pun ikut meningkat.
