Jakarta - Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada 50 juta warga miskin melalui rekening yang dibuat langsung oleh pemerintah. Penyaluran itu direncanakan mulai dilakukan pada kuartal I 2027.
Program bansos masuk skema digitalisasi
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut kelompok penerima bansos tersebut dikategorikan sebagai warga termiskin. Kebijakan ini menjadi bagian dari digitalisasi bansos yang sistemnya akan diluncurkan pada Oktober mendatang.
“Nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden. Nah dengan begitu membawa keadilan ya, memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan,” ujar Luhut dalam konferensi pers di kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026).
Sumber dana dari penghematan pemerintah
Luhut mengatakan dana untuk bansos tersebut berasal dari sejumlah penghematan yang dilakukan pemerintah. Menurut hitungannya, digitalisasi dapat membuat pemerintah menghemat hingga Rp 1.200 triliun.
“Dan tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai Rp 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah,” jelas Luhut.
Ia menambahkan, dana penerima bansos itu diperuntukkan bagi kelompok desil 1 hingga desil 5. Meski demikian, pemerintah masih terus memperbaiki data desil agar hasilnya lebih akurat.
“Saya kira desi 1 sampai sampai 5, desil 1 sampai 5,” ujar Luhut yang juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
Skema perlinsos digital berbasis DPI
Sebagai informasi, pemerintah tengah membangun sistem perlinsos digital berbasis Digital Public Infrastructure (DPI). Sistem ini mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data antarinstansi, dan pembayaran digital dalam satu kerangka.
Verifikasi penerima bansos dilakukan dengan biometrik wajah yang terhubung ke data Dukcapil. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengecek sekaligus mengajukan bansos secara mandiri menggunakan NIK lewat portal resmi pemerintah.
Sistem ini juga akan menilai kelayakan penerima berdasarkan data lintas instansi, termasuk kepemilikan kendaraan hingga status ASN. Dengan begitu, proses penyaluran bansos diarahkan menjadi lebih terhubung dan berbasis data.
