Headline1

Pedoman Media Siber

Ringkasan Pedoman Pemberitaan Media Siber (Dewan Pers, 2012) yang menjadi rujukan kerja redaksi Headline1.com, beserta tautan ke dokumen resmi.

Tentang ringkasan ini

1. Ruang lingkup

Pedoman ini berlaku bagi media siber, yaitu media yang memakai internet sebagai sarana dan menjalankan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan Dewan Pers.

Pedoman juga mengatur "isi buatan pengguna", yakni segala tulisan, gambar, suara, video, atau unggahan lain dari pengguna yang melekat pada media siber, misalnya komentar pembaca, blog, dan forum.

2. Verifikasi dan keberimbangan

Pada prinsipnya setiap berita harus diverifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak tertentu perlu memuat konfirmasi atau tanggapan pihak tersebut dalam berita yang sama agar akurat dan berimbang.

3. Uji informasi mendesak

Pedoman memberi pengecualian terbatas: berita dapat dimuat lebih dulu sebelum verifikasi lengkap bila seluruh syarat berikut terpenuhi.

  • berita mengandung kepentingan publik yang mendesak;
  • sumber pertama jelas identitasnya, kredibel, dan kompeten;
  • pihak yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diwawancarai;
  • media menjelaskan kepada pembaca bahwa berita masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan secepatnya, dan penjelasan itu dimuat di bagian akhir berita yang sama.

Setelah itu media wajib meneruskan upaya verifikasi. Hasilnya dimuat pada berita pemutakhiran yang ditautkan dengan berita yang belum terverifikasi.

4. Isi buatan pengguna dan komentar

  • Media wajib menempatkan syarat dan ketentuan isi buatan pengguna secara terang dan jelas, serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
  • Pengguna menyatakan bahwa isi yang dipublikasikan tidak memuat kebohongan, fitnah, kekerasan sadis, atau kecabulan; tidak memuat prasangka dan kebencian berbasis SARA atau anjuran kekerasan; serta tidak diskriminatif dan tidak merendahkan martabat kelompok rentan.
  • Media berwenang menyunting atau menghapus isi yang melanggar ketentuan tersebut.
  • Media menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah dijangkau, dan wajib menyunting, menghapus, atau mengoreksi isi yang dilaporkan melanggar paling lambat 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
  • Media yang memenuhi kewajiban tersebut tidak dibebani tanggung jawab atas isi pengguna yang melanggar; sebaliknya media bertanggung jawab bila tidak bertindak setelah batas waktu itu.

Cara kami menerapkannya untuk kolom komentar dapat dibaca di Kebijakan Editorial.

5. Ralat, koreksi, dan hak jawab

  • Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab Dewan Pers.
  • Ralat, koreksi, atau hak jawab ditautkan pada berita yang bersangkutan dan mencantumkan waktu pemuatannya.
  • Bila berita disebarluaskan oleh media lain atau pihak ketiga yang berada di bawah otoritas teknis media asal, koreksi juga harus dilakukan di sana.
  • Bila hak jawab tidak dilayani, penyelesaiannya mengikuti Undang-Undang Pers.

Prosedur kami ada di halaman Koreksi dan Hak Jawab.

6. Pencabutan berita

  • Berita yang sudah terbit tidak dapat dicabut karena tekanan atau penyensoran dari luar redaksi.
  • Pengecualiannya: persoalan SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban, atau pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
  • Pencabutan disertai alasan dan diumumkan kepada publik; media lain wajib mengikuti pencabutan kutipan dari berita asal yang dicabut.

7. Iklan

  • Media wajib membedakan dengan tegas produk berita dan iklan.
  • Berita, artikel, atau isi yang merupakan iklan atau isi berbayar wajib diberi keterangan seperti "advertorial", "iklan", "ads", "sponsored", atau kata lain yang jelas menyatakan bahwa isi tersebut iklan.

8. Hak cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Pencantuman pedoman

Media siber wajib mencantumkan pedoman ini di medianya secara terang dan jelas. Halaman ini merupakan salah satu bentuk pencantuman tersebut.

10. Penyelesaian sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan pedoman ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Sumber resmi

Baca dokumen lengkap Pedoman Pemberitaan Media Siber di situs resmi Dewan Pers. Cari dokumen tersebut pada bagian peraturan di situs itu.

dewanpers.or.id(membuka situs di tab baru)