Ringkasan Naskah:
- Sufmi Dasco Ahmad menjadi salah satu kandidat terkuat Gerindra untuk mengisi kursi wakil presiden, berbekal pengaruh dan kemampuannya mengelola dinamika politik.
- Laporan investigasi Tempo dan catatan riwayat bisnis dalam laporan tahunan MNC kembali memunculkan pertanyaan tentang Golden Oasis dan dugaan keterkaitan Dasco dengan bisnis kasino Kamboja.
- Sikap AHY, Golkar, dan Zulhas yang cenderung menyerahkan kursi Wapres kepada Gerindra memunculkan pertanyaan tentang ambisi, loyalitas, dan keseimbangan kekuasaan dalam koalisi.
Jakarta, Headline1.com - Bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai mengerucut ke Partai Gerindra. Dari sejumlah nama yang beredar, Sufmi Dasco Ahmad tampaknya menjadi figur paling kuat. Bukan berarti tanpa pesaing, tetapi dari sisi pengalaman politik, kemampuan komunikasi, jaringan kekuasaan, hingga kelihaian membaca situasi, Dasco memiliki modal yang sulit ditandingi.
Dasco bukan politisi yang gemar tampil dengan retorika berlebihan. Ia lebih dikenal sebagai operator politik yang bekerja di balik layar. Dalam banyak situasi, gaya komunikasinya mengingatkan pada godfather politik: tenang, penuh perhitungan, tetapi memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah keputusan. Ia juga kerap menjadi “pemadam kebakaran” ketika pemerintah maupun koalisi menghadapi persoalan pelik.
Manuver Putusan Paman Usman
Salah satu contohnya terlihat ketika polemik persyaratan pencalonan Gibran bergulir. Saat muncul perdebatan mengenai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) era ipar Jokowi: Anwar Usman. Dasco termasuk figur yang berada di garis depan menyuarakan penghormatan terhadap putusan lembaga konstitusi pimpinan Paman Usman tersebut. Sikap itu mempersempit ruang manuver politik bagi pihak-pihak yang menginginkan DPR mengambil langkah berbeda.
Boleh jadi, dalam proses politik yang belakangan membuka peluang penggantian Gibran, Dasco juga memiliki peran penting. Jika kursi RI-2 akhirnya menjadi bagian dari kompromi politik yang diberikan kepada Gerindra, bukan tidak mungkin namanya menjadi salah satu kandidat utama. Namun, keputusan tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto dan mekanisme konstitusional yang berlaku.
Tentakel Judi Kamboja
Persoalannya, ada satu isu lama yang berpotensi menjadi batu sandungan: dugaan keterkaitan Dasco dengan bisnis kasino dan perjudian di Kamboja. Laporan investigasi Majalah Tempo edisi 7 April 2025 bertajuk Tentakel Judi Kamboja pernah mengangkat nama Dasco dalam penelusuran jaringan pengusaha dan politikus Indonesia yang diduga memiliki keterkaitan dengan bisnis kasino di negara tersebut. Laporan itu menyebut pengalaman bisnis Dasco di Golden Oasis Real Estate dan Golden Oasis Entertainment.
Nama perusahaan tersebut juga muncul dalam riwayat pengalaman kerja Dasco pada Laporan Tahunan PT MNC Digital Entertainment Tbk tahun 2022, ketika ia tercatat sebagai Komisaris Utama perusahaan tersebut.
Penting dicatat, penyebutan riwayat bisnis dan keterkaitan perusahaan bukanlah bukti bahwa seseorang terlibat mengoperasikan perjudian ilegal. Dugaan tersebut juga tidak boleh diperlakukan sebagai kesimpulan hukum. Bahkan, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pernah menyatakan tidak yakin Dasco terlibat dalam bisnis judi online.
Skenario Politik Tingkat Tinggi
Namun, justru di sinilah persoalan politiknya menjadi menarik. Konten kreator Roy Shakti mengingatkan bahwa isu Kamboja tersebut bisa menjadi bumerang apabila Dasco benar-benar masuk ke lingkaran persaingan menuju kursi wakil presiden. Ada skenario politik tingkat tinggi yang patut dicermati: seseorang bisa saja mendapatkan karpet merah untuk naik ke posisi strategis, tetapi kemudian menghadapi serangan ketika isu lama kembali diangkat.
Apakah mungkin seseorang sengaja dibiarkan melaju, bahkan dimenangkan, untuk kemudian dijatuhkan ketika momentum politik dianggap tepat? Dalam politik, skenario seperti itu bisa dibayangkan. Apalagi jika terdapat dokumen, jejak transaksi, atau bukti baru yang suatu saat muncul ke permukaan. Tetapi sampai ada bukti dan proses verifikasi yang sah, anggapan bahwa Dasco sengaja dipersiapkan untuk dijatuhkan tetap merupakan spekulasi, bukan fakta. Klaim bahwa bukti sudah berada di tangan pihak tertentu pun belum terkonfirmasi.
Sikap Parpol, Sama Tapi Beda
Pertanyaan berikutnya justru lebih menarik: mengapa partai-partai koalisi begitu kompak tidak menyodorkan kadernya sendiri?
AHY, misalnya, memperlihatkan sikap yang relatif elegan. Ketua Umum Partai Demokrat itu memilih menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo, setelah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak ada manuver terbuka untuk memaksakan kader Demokrat menjadi pendamping presiden.
Sikap Golkar juga cenderung serupa. Meski sejumlah nama sempat disebut, termasuk kemungkinan figur dari internal partai, Golkar menyatakan akan mendukung keputusan Prabowo. Padahal, sebagai salah satu partai besar, Golkar tentu memiliki stok kader yang tidak sedikit.
Sementara itu, Zulhas justru lebih terbuka mendorong Gerindra. Ketua Umum PAN tersebut bahkan menyebut hampir semua ketua umum partai koalisi sepakat para calon pengganti Gibran seluruhnya berasal dari Gerindra. PAN sendiri memastikan tidak mengajukan kadernya.
Klaim Sepihak Zulhas
Pernyataan Zulhas ini menarik sekaligus mengundang pertanyaan. Apakah benar seluruh partai sudah sepakat, atau itu baru pembacaan politik Zulhas atas komunikasi di antara para elite? Sebab, klaim kesepakatan bersama tentu harus dibuktikan melalui sikap resmi masing-masing partai.
Ada aroma politik yang sulit diabaikan: siapa yang paling loyal, siapa yang paling nyaman berada di bawah bayang-bayang kekuasaan, dan siapa yang memilih menyimpan ambisi untuk momentum berikutnya?
Jika semua partai hanya mengamini keinginan Gerindra, proses pemilihan wakil presiden berisiko berubah menjadi sekadar formalitas pembagian kekuasaan. Padahal, kursi RI-2 bukan hadiah untuk partai yang paling patuh, melainkan jabatan publik yang menuntut kapasitas, integritas, dan penerimaan masyarakat luas.
Dasco boleh jadi kandidat terkuat. Tetapi semakin tinggi peluangnya, semakin besar pula tuntutan transparansi terhadap rekam jejaknya. Dalam politik, karpet merah bisa mengantarkan seseorang ke puncak. Namun, masa lalu yang belum tuntas bisa menjadi pintu masuk bagi badai berikutnya. Gibran salah satu “alumninya”.









