Headline1
Nasional

ICW Adukan Puan-Habiburokhman, DPR Takut Miskinkan Koruptor?

3 menit
ICW Adukan Puan-Habiburokhman, DPR Takut Miskinkan Koruptor?

Ringkasan Naskah

  • ICW melaporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD karena menilai pembahasan UU Perampasan Aset tidak transparan dan minim partisipasi publik.
  • Tidak masuknya aturan illicit enrichment menjadi sorotan karena dinilai berpotensi menyulitkan penindakan terhadap kekayaan pejabat yang meningkat secara tidak wajar.
  • DPR berdalih pengaturan tersebut berkaitan dengan hukum pidana materiil dan HAM, sementara pengamat mengingatkan pentingnya konstruksi hukum serta perlindungan hak warga.

Jakarta, Headline1.com - Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset ternyata belum mengakhiri kontroversi. Sehari setelah DPR mengetuk palu pada Kamis (19/11/2026), Indonesia Corruption Watch (ICW) justru melaporkan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Persoalannya bukan semata isi undang-undang, melainkan proses pembahasannya yang dinilai tertutup dan mengabaikan partisipasi publik.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menyebut koalisi masyarakat sipil tidak memperoleh akses terhadap draf resmi RUU selama pembahasan. Bahkan, somasi yang dilayangkan pada 16 November tidak mendapat jawaban. ICW juga tidak pernah diundang untuk memberikan masukan. “Sampai detik ini, pengaduan dilayangkan kepada MKD, ICW belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini,” kata Ibrahim.

Aduan etik itu sekaligus memperlihatkan persoalan yang lebih besar: apakah DPR sungguh-sungguh ingin membuat koruptor kehilangan hasil kejahatannya, atau sekadar melahirkan aturan yang terlihat tegas di atas kertas?

Illicit Enrichment yang Absen dari UU

Kritik ICW tidak berhenti pada transparansi. Organisasi antikorupsi itu menyoroti tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment, yakni peningkatan kekayaan pejabat atau penyelenggara negara secara tidak wajar yang tidak dapat dijelaskan sumbernya. Menurut Ibrahim, tanpa norma tersebut, pejabat yang kekayaannya melonjak tidak wajar belum tentu dapat dijerat melalui instrumen perampasan aset.

RUU Perampasan Aset Menuju Paripurna, Tapi Belum FinalBaca jugaNasionalRUU Perampasan Aset Menuju Paripurna, Tapi Belum Final

Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim, bahkan mempertanyakan keberanian DPR mengatur persoalan tersebut. Ia menduga ada kekhawatiran aturan itu justru menyasar pejabat yang tidak mampu menjelaskan asal-usul kekayaannya. Ibrahim menyebut keputusan tersebut berpotensi menciptakan penegakan hukum yang tebang pilih.

Pembelaan Puan

DPR membantah pembahasan dilakukan tanpa partisipasi publik. Komisi III telah menggelar lebih dari 87 rapat dengar pendapat dan audiensi dengan berbagai pihak. Selain itu, pembahasan juga menyisir 397 daftar inventarisasi masalah.

Puan menegaskan pembahasan dilakukan secara hati-hati dan dapat diakses publik. Ia mengatakan undang-undang tersebut diselesaikan lebih cepat dari target 15 Desember 2026 karena pembahasannya telah berlangsung panjang, bukan lantaran DPR terburu-buru.

Perdebatan ini perlu dibaca secara jernih. Tidak dimasukkannya illicit enrichment belum otomatis membuktikan DPR melindungi koruptor. Namun, absennya instrumen untuk menyasar kekayaan tak wajar, jelas menjadi pertanyaan serius.

Alasan Habiburokhman

Habiburokhman punya alasan berbeda. Ia menyatakan illicit enrichment tidak dimasukkan karena menimbulkan pro dan kontra, serta dinilai berkaitan dengan hukum pidana materiil. Sementara UU Perampasan Aset, menurutnya, berkarakter formil, yakni mengatur tata cara perampasan, bukan menciptakan tindak pidana atau norma penghukuman baru.

Habiburokhman juga mengemukakan pertimbangan hak asasi manusia. Ia mengklaim Komisi III telah menyerap beragam pandangan. Pembahasan telah melibatkan partisipasi publik dan dilakukan secara hati-hati. Artinya, tanpa ICW, lembaga paling tajam untuk urusan ini.

Pengamat kebijakan publik sekaligus Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, sebelumnya mengingatkan bahwa illicit enrichment tidak bisa asal dimasukkan. Konstruksi hukum, unsur pembuktian, praduga tak bersalah, dan perlindungan hak milik harus dirumuskan secara tepat.

Perdebatan ini memperlihatkan dua hal yang sama-sama penting: negara harus mampu mengejar kekayaan hasil korupsi, tetapi kewenangan perampasan juga tidak boleh disalahgunakan.

Tak Asal Cepat Disahkan

Karena itu, ukuran keberhasilan UU ini bukan sekadar cepat disahkan, melainkan seberapa efektif dan adil penerapannya. Publik berhak menagih bukti bahwa undang-undang tersebut benar-benar membuat koruptor kehilangan hasil kejahatannya.

Amnesti Koruptor, Jalan Sesat BangsaBaca jugaNasionalAmnesti Koruptor, Jalan Sesat Bangsa

Kritik ICW juga mengingatkan bahwa undang-undang antikorupsi, tidak cukup hanya memberi kewenangan merampas aset; transparansi, pengawasan independen, dan perlindungan, hak warga harus berjalan bersamaan.

Pertanyaan publik kini bukan sekadar apakah DPR berhasil mengesahkan UU Perampasan Aset, melainkan seberapa kuat aturan itu benar-benar dapat mengejar kekayaan hasil kejahatan, termasuk yang disamarkan di balik jabatan dan kekuasaan.

DPR perlu melihat sudut pandang publik. Tanpa itu, tuduhan bahwa DPR menolak memiskinkan koruptor, makin terasa. Baca saja komentar-komentar keras netizen di media sosial, itu gambaran lebih nyata suara rakyat.

“Soalnya rakyat merasa tak diwakili di DPR. Anggota dewan lebih tampak seperti mewakili partai, bahkan penguasa dan pengusaha,” sentil seorang netizen di Instagram, dengan berbagai foto-foto disertai teks menggelitik.

DPR.png

Topik

Bagikan Artikel

Tentang Penulis

Komentar

(0)
Memuat komentar…

Tulis komentar

Berita Terkait