Ringkasan Naskah
- Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada MPR pada 12 November 2026.
- Presiden Prabowo berwenang mengajukan dua nama calon Wapres kepada MPR untuk dipilih dalam waktu maksimal 60 hari sesuai UUD 1945.
- AHY dan Puan Maharani menjadi dua figur yang menarik diperhitungkan dalam bursa pengganti Gibran, meskipun belum ada pencalonan resmi.
Jakarta, Headline1.com – Peta politik nasional memasuki babak baru setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).
Keputusan putra sulung mantan Presiden Joko Widodo tersebut langsung memunculkan pertanyaan besar: siapa yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa pemerintahan 2029?
Nama AHY Terkuat
Nama sejumlah tokoh juga mulai diperbincangkan, tetapi dua figur yang menarik perhatian adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Prabowo dalam pertemuan selama sekitar 2,5 jam di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo menyebut Gibran juga meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Perkembangan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kontroversi persyaratan pendidikan Gibran menyusul putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung," ujar Prasetyo.
120 Anggota DPR Siap Makzulkan
Sebelumnya, sekitar 120 anggota DPR dari delapan partai politik turut menandatangani langkah politik yang membuka jalan bagi proses pemakzulan. PDI Perjuangan menjadi salah satu kekuatan utama dalam gerakan tersebut. Namun, pengunduran diri merupakan jalur berbeda dengan pemakzulan.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi juga telah membenarkan kabar pengunduran diri Gibran. Sementara itu, mantan Presiden Jokowi menyatakan tetap mendukung pemerintahan Prabowo.
Situasi ini membuat keputusan Prabowo menentukan pengganti Gibran bukan sekadar persoalan administrasi negara, melainkan juga menyangkut keseimbangan kekuatan politik di dalam pemerintahan.
Mekanisme Pergantian
Secara konstitusional, mekanisme penggantian Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti paling lambat 60 hari.
Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon kepada MPR. Ketentuan teknisnya diperinci dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya. Presiden harus menyerahkan dua nama beserta kelengkapan persyaratan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Selanjutnya, MPR melakukan pemilihan dan menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak. Apabila hasilnya imbang, pemungutan suara diulang satu kali. Jika tetap sama, Presiden berwenang menentukan salah satu calon. Wapres terpilih kemudian dilantik oleh MPR.
Ketua MPR Ahmad Muzani telah memberikan gambaran mengenai tahapan berikutnya. "Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari setelah surat permintaan MPR diterbitkan untuk menyerahkan dua nama calon Wapres," katanya.
Yusril: Harus 2 Kandidat
Sementara itu, MPR mempunyai waktu maksimal 60 hari untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan. Penjelasan lebih awal juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
"Proses pengunduran diri harus disampaikan secara tertulis kepada MPR. Setelah kekosongan jabatan dinyatakan, MPR akan meminta Presiden mengusulkan dua kandidat. Dengan demikian, Prabowo memegang posisi strategis dalam menentukan siapa yang layak masuk bursa resmi pengganti Gibran," papar Yusril.
Soal Kompetensi
Siapa dua kandidat paling kuat? Sejumlah nama sebenarnya telah muncul, mulai dari AHY, Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan hingga Anies Baswedan. Pengamat politik Refly Harun menyebut lima pimpinan atau tokoh partai yang memiliki posisi tawar untuk dipertimbangkan, yakni Bahlil, Muhaimin, AHY, Puan, dan Zulkifli Hasan. Dari deretan tersebut, AHY dan Puan menarik untuk ditempatkan sebagai dua nama yang patut diperhitungkan.
"AHY memiliki kompetensi dan pengalaman sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat. Demokrat merupakan bagian dari pemerintahan Prabowo. Secara politik, AHY bisa menjadi pilihan untuk memperkuat representasi partai koalisi sekaligus menghadirkan figur generasi muda di lingkaran kepemimpinan nasional," papar Refly Harun.
Kalkulasi Prabowo
Namun, peluangnya tetap bergantung pada kalkulasi Prabowo dan kesepakatan koalisi. Puan Maharani memiliki keunggulan berbeda. Sebagai Ketua DPR RI sekaligus tokoh penting PDI Perjuangan, Puan mempunyai pengalaman panjang dalam politik dan pemerintahan, meski sosoknya sering dinilai negatif oleh publik.
Jika Prabowo ingin memperluas rekonsiliasi politik, mempertimbangkan Puan dapat menjadi langkah strategis untuk membangun komunikasi lebih kuat dengan partai di luar lingkaran utama pemerintahan.
"Puan juga masuk dalam diskusi mengenai sejumlah figur potensial, termasuk AHY, Anies Baswedan, Mahfud MD, dan Sugiono," ujar Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga.
Adapun Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Indonesia, Arya Fernandes, menyoroti dilema Prabowo dalam menjaga keseimbangan koalisi sekaligus memperhitungkan dinamika menuju Pemilu 2029.
Tak Harus dari Parpol
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengingatkan: "Kewenangan mengusulkan dua calon sepenuhnya berada di tangan Presiden. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan calon berasal dari partai politik tertentu."
Artinya, Prabowo bahkan dapat mempertimbangkan tokoh profesional atau figur di luar koalisi. Dari sisi partai, belum ada keputusan resmi Demokrat maupun PDI Perjuangan yang menetapkan AHY atau Puan sebagai calon pengganti. Kedua nama tersebut juga belum menyampaikan deklarasi pencalonan.
Karena itu, AHY dan Puan untuk sementara lebih tepat disebut sebagai dua figur potensial, bukan kandidat resmi. Pada akhirnya, keputusan berada di tangan Prabowo, sedangkan MPR akan menentukan satu nama melalui mekanisme pemilihan konstitusional.





