Headline1
Nasional

RUU Perampasan Aset Menuju Paripurna, Tapi Belum Final

3 menit
RUU Perampasan Aset Menuju Paripurna, Tapi Belum Final

Ringkasan Naskah:

  • Setelah tertunda hampir 18 tahun, RUU Perampasan Aset akhirnya memasuki tahap akhir pembahasan dan dijadwalkan dibawa ke Rapat Paripurna DPR.
  • PKS, Gerindra, dan Demokrat memberikan dukungan dengan sejumlah catatan terkait mekanisme perampasan, perlindungan hak milik, dan pengawasan.
  • Publik menunggu undang-undang ini menjadi instrumen efektif untuk mengejar aset hasil kejahatan tanpa membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

Jakarta, Headline1.com - Setelah tertahan hampir 18 tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya memasuki tahap akhir pembahasan di DPR. Kamis (19/11/2026), regulasi yang diharapkan menjadi senjata baru pemberantasan korupsi tersebut dijadwalkan dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Fraksi PKS menyebut momentum ini sebagai jawaban atas penantian panjang masyarakat. Anggota Komisi III DPR, M. Nasir Djamil, mengatakan RUU tersebut sudah diperjuangkan sejak 2008. “Rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu-tunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya, bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Namun, pertanyaan besarnya: mengapa DPR begitu lama menyelesaikan regulasi yang menyangkut pengembalian uang negara dari hasil kejahatan?

Tarik-Menarik Kewenangan dan Perlindungan Hak

Selama bertahun-tahun, RUU ini menghadapi perdebatan mengenai batas kewenangan aparat, mekanisme pembuktian, perlindungan hak milik, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan. Perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap menjadi salah satu isu paling sensitif.

Di satu sisi, negara membutuhkan instrumen untuk mengejar kekayaan hasil kejahatan yang disembunyikan atau dialihkan. Di sisi lain, pemilik aset yang tidak bersalah harus mendapatkan perlindungan hukum.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, pembahasan RUU telah melalui 87 kali rapat dengar pendapat umum. Sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) juga dibahas Panja sebelum seluruh fraksi menyepakati pembahasan tingkat pertama.

Gerindra dan Demokrat Beri Catatan

Ketua Panja RUU, Habiburokhman dari Gerindra, menyebut rancangan ini mengatur mekanisme penelusuran, pemblokiran, penyitaan hingga pengembalian aset. Namun, prosesnya tetap harus mengedepankan proporsionalitas, akuntabilitas dan perlindungan HAM.

Dari Demokrat, anggota Komisi III Hinca Pandjaitan menekankan pentingnya perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. “Pemegang hak tanggungan, pembeli yang sah dan kreditor harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Sementara itu, pandangan pengamat hukum perlu menjadi pengingat bahwa keberhasilan undang-undang ini tidak cukup diukur dari banyaknya aset yang disita. Transparansi proses, independensi pengadilan, dan pencegahan kriminalisasi kepemilikan juga menentukan kepercayaan publik.

ICW: DPR Minim Keterbukaan

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, mengkritik minimnya keterbukaan pembahasan. Ia mempertanyakan mengapa draf resmi terbaru dan naskah akademik belum dapat diakses publik. Menurutnya, 87 kali RDPU tidak otomatis menjamin partisipasi bermakna jika dokumen yang dibahas tidak terbuka.

Pengamat hukum Hardjuno Wiwoho juga mengingatkan bahwa perampasan aset tanpa putusan pidana bukan berarti negara boleh bertindak sewenang-wenang. Ia menegaskan perlunya kontrol pengadilan, kepastian pembuktian, dan perlindungan masyarakat.

Hingga informasi yang tersedia pada Kamis pagi, 19 November 2026, RUU ini baru disetujui pada pembahasan tingkat I Komisi III. Pengesahan final masih menunggu keputusan Rapat Paripurna DPR. Jadi, jangan menulis seolah-olah sudah resmi menjadi undang-undang.

10 Poin Perampasan Aset.jpg

Topik

Bagikan Artikel

Tentang Penulis

Komentar

(0)
Memuat komentar…

Tulis komentar

Berita Terkait