Ringkasan Naskah
- Ratusan warga Israel mendesak Gadi Eisenkot berani menggandeng partai-partai Arab untuk membentuk pemerintahan baru dan mengakhiri kekuasaan Benjamin Netanyahu setelah pemilu menghasilkan kebuntuan.
- Partai Arab Israel mengantongi 19 kursi parlemen dan menjadi penentu peta koalisi, tetapi penolakan sebagian elite oposisi membuat peluang menggulingkan Netanyahu belum tentu terwujud.
- Jika Netanyahu tersingkir, Gaza belum tentu langsung memperoleh kebijakan yang lebih lunak karena Gadi Eisenkot sendiri masih menolak pembentukan negara Palestina dan berkomitmen menghancurkan Hamas.
Tel Aviv, Headline1.com - Peta politik Israel memasuki babak yang tidak biasa setelah pemilu parlemen 27 Oktober 2026 menghasilkan kebuntuan. Warga Israel turun ke jalan, kali ini bukan sekadar menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mundur, melainkan mendesak pemimpin oposisi Gadi Eisenkot berani menggandeng partai-partai Arab Israel untuk membentuk pemerintahan baru.
Aksi yang berlangsung di depan kediaman Eisenkot di Herzliya, Kamis (29/10), membawa pesan tegas: tidak akan ada perubahan politik tanpa kemitraan dengan warga Arab. Bagi para demonstran, hasil pemilu telah membuka peluang mengakhiri dominasi Netanyahu, tapi peluang itu bisa menguap bila oposisi tetap terjebak dalam penolakan terhadap partai-partai Arab.
Sejarah! Partai Arab Jadi Penentu
Hasil pemilu memang memberikan alasan kuat bagi oposisi untuk mencoba membangun pemerintahan alternatif. Hasil akhir menunjukkan blok Netanyahu memperoleh 53 kursi, sedangkan blok oposisi pimpinan Eisenkot mengantongi 48 kursi. Sementara itu, partai-partai yang mewakili warga Arab Israel meraih total 19 kursi, sebuah pencapaian bersejarah. Padahal, untuk menguasai mayoritas parlemen atau Knesset yang memiliki 120 kursi, dibutuhkan minimal 61 suara.
Secara matematis, kerja sama oposisi dengan partai Arab dapat membuka jalan menuju pemerintahan baru. Associated Press mengutip warga Jaffa, Miri Sklair, yang mendukung gagasan tersebut. "Saya percaya kita harus bersatu dan bekerja sama dengan partai-partai Arab, populasi yang sah di negara Israel," ujarnya.
Namun, angka-angka di parlemen ternyata tidak otomatis menghapus hambatan ideologi dan sentimen politik yang sudah mengakar. Dari kubu partai Arab, peluang kerja sama tersebut disambut terbuka. Ketua Joint List, Yousef Jabareen, menyatakan: “Kami siap membantu membuka jalan bagi jatuhnya rezim Netanyahu. Ada alternatif politik yang bertumpu pada kemitraan Yahudi-Arab yang setara.”
.
"Kami siap dan bersedia membuka jalan bagi penggulingan pemerintahan Netanyahu." Sementara itu, Ketua Ra'am, Mansour Abbas, selama ini dikenal lebih pragmatis dalam pendekatan politik dan membuka kemungkinan partisipasi pemerintahan dengan syarat kepentingan masyarakat Arab, termasuk keamanan dalam negeri, mendapat perhatian.
Namun, kedua kekuatan tersebut tidak sepenuhnya sama: Ra'am lebih menekankan partisipasi politik praktis, sedangkan Joint List mengambil posisi lebih kritis terhadap kebijakan Israel terhadap Palestina.
Masalah Justru di Kubu Eisenkot
Masalah terbesar justru berada di kubu Eisenkot sendiri. Mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel itu memang menjadi figur utama penantang Netanyahu, tapi sikapnya terhadap partai-partai Arab belum sepenuhnya terbuka. Dalam wawancara dengan Channel 12 pada September lalu, Eisenkot menyatakan Ra'am dalam bentuknya saat ini tidak memenuhi prinsip-prinsip yang ia tetapkan untuk menjadi bagian pemerintahan.
Ia mensyaratkan pengakuan terhadap Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis, dukungan terhadap wajib militer universal, serta pengakuan Hamas sebagai organisasi teroris yang harus dihancurkan. “Saya belum melihat partai Arab maupun partai ultra-Ortodoks yang memenuhi kriteria tersebut,” ujarnya.
Di tengah tekanan demonstran, sikap ini menjadi ujian kepemimpinan: apakah ia bersedia berkompromi demi mengakhiri pemerintahan Netanyahu atau justru mempertahankan garis politik yang berpotensi menggagalkan peluang mayoritas.
Kebangkitan Suara Arab
Para pengamat melihat persoalan ini bukan semata-mata soal pembagian kursi menteri. Daniel Shek, mantan duta besar Israel, menyebut kebangkitan suara Arab sebagai salah satu fenomena paling penting dalam pemilu kali ini. “Pesan dari hasil pemilu sangat jelas: sebagian besar pemilih Arab tidak bisa lagi diabaikan dalam perhitungan politik Israel,” katanya berpendapat.
Sebaliknya, analis politik Palestina Ahmed Najar menilai hambatan utama kerja sama tersebut bersifat ideologis. “Persyaratan Eisenkot terhadap partai-partai Arab sebagai bentuk ujian loyalitas yang membuat dukungan mereka sulit diwujudkan menjadi kekuatan pemerintahan,” kritik Ahmed Najar.
Honaida Ghanam dari Palestinian Forum for Israeli Studies juga menilai terdapat veto politik yang berakar pada pandangan bahwa warga Arab tidak dianggap sebagai mitra yang sah dalam pemerintahan. Dengan kata lain, tantangan Eisenkot bukan sekadar mengumpulkan 61 suara, tetapi mengubah cara sebagian elite politik Israel memandang representasi warga Arab.
Eisenkot pun Bukan Figur Pro-Palestina
Lantas, apakah jatuhnya Netanyahu akan otomatis membuat sikap Israel terhadap Gaza menjadi lebih baik? Jawabannya belum tentu. Eisenkot memang pernah mengkritik Netanyahu karena dinilai memperpanjang perang dan menjadikan konflik berkepanjangan sebagai instrumen bertahan secara politik.
Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai "forever war", perang tanpa akhir, dan menilai Netanyahu gagal menghasilkan strategi yang benar-benar mengakhiri ancaman keamanan Israel. Namun, Eisenkot bukan figur yang bisa begitu saja dikategorikan sebagai pemimpin pro-Palestina. Ia menolak pembentukan negara Palestina dan tetap menegaskan Hamas harus dihancurkan.
Karena itu, jika ia berhasil membentuk pemerintahan baru, kemungkinan perubahan lebih dahulu terlihat pada gaya kepemimpinan, pengambilan keputusan militer, diplomasi, dan akuntabilitas pemerintahan. Perubahan mendasar terhadap kebijakan Gaza, penghentian operasi militer, pemulihan hak-hak warga Palestina, serta jalan menuju penyelesaian politik, masih membutuhkan komitmen yang jauh lebih besar.
.
Up Date Sabtu Pagi
Situasi hingga Sabtu pagi WIB, 31 Oktober, masih memperlihatkan kebuntuan. Netanyahu belum tersingkir dan diperkirakan tetap menjalankan pemerintahan sementara selama proses perundingan koalisi berlangsung. Sementara itu, Eisenkot menghadapi pilihan sulit: merangkul partai Arab, mencari dukungan dari anggota parlemen yang berpindah kubu, atau menghadapi kemungkinan pemilu ulang pada awal tahun depan.
Partai-partai Arab memiliki kekuatan elektoral terbesar dalam sejarah politik mereka, tetapi belum tentu memperoleh posisi yang sebanding dalam pemerintahan. Demonstrasi di depan rumah Eisenkot menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Israel menginginkan perubahan yang lebih luas daripada sekadar pergantian perdana menteri.
Bagi warga Gaza, pergantian Netanyahu pun belum menjadi jaminan datangnya perdamaian. Sebab, siapa pun yang memimpin Israel berikutnya, ukuran sesungguhnya bukan hanya keberhasilan menggulingkan Netanyahu, melainkan kesediaan mengubah kebijakan yang selama ini membuat konflik Palestina-Israel terus berulang.
