Headline1
Hukum

Dalang Kasus Penyadapan, Masih Misteri Meski Publik Mengerti

3 menit
Dalang Kasus Penyadapan, Masih Misteri Meski Publik Mengerti

Ringkasan Naskah

  • Empat jenderal Polri telah menjadi tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan puluhan tokoh, tetapi polisi masih memburu pemberi perintah sebenarnya.
  • Pengamat Selamat Ginting dan Soleman meminta penyidik menelusuri kemungkinan keterlibatan lingkaran kekuasaan serta aliran distribusi hasil sadapan untuk menemukan aktor intelektual.
  • Politisi Benny K Harman dan Sarifuddin Sudding mendesak pengusutan tidak berhenti pada operator, sementara Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum.

Jakarta, Headline1.com - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak lebih serius. Hingga Minggu (8/11/2026), sudah empat jenderal Polri ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Penyidik mengungkap praktik tersebut berlangsung sejak 2025 hingga 2026 dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke sistem Lawful Interceptions Management System (LIMS) tanpa prosedur dan verifikasi yang semestinya. Targetnya bukan hanya Prabowo, tetapi juga menteri, politikus, pengusaha, jurnalis, hingga tokoh masyarakat. Bahkan, pada Oktober 2026, muncul dugaan perintah menghapus rekaman hasil penyadapan.

Telusuri Pemberi Perintah

Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyatakan penyidik masih menelusuri siapa pemberi perintah sebenarnya. "Semua akan kita telusuri," katanya, Sabtu (7/11). Pernyataan ini penting karena empat tersangka yang sudah dijerat belum tentu merupakan ujung dari seluruh jaringan operasi.

Lantas, siapa dalangnya? Pengamat komunikasi politik dan militer Selamat Ginting memberikan petunjuk yang cukup berani. Ia menyebut Listyo Sigit diduga menjadi pihak yang memerintahkan operasi penyadapan, sementara Ahrie Sonta berperan dalam pengendalian teknis dan Eko Hadi terlibat dalam pelaksanaannya.

Namun, keterangan tersebut merupakan analisis dan informasi yang disampaikan pengamat, belum menjadi kesimpulan resmi penyidik mengenai keseluruhan rantai komando. Ginting bahkan meminta agar lingkaran terdekat Istana ikut diperiksa. "Menurut saya juga istana harus bersih-bersih diri dari ring satunya," ujarnya dalam Podcast Forum Keadilan Madilog, Kamis (5/11).

Ia mempertanyakan siapa yang memegang telepon Presiden, bagaimana keamanan komunikasi kepala negara dikelola, serta siapa yang memiliki akses terhadap informasi tersebut. Sementara itu, pengamat pertahanan dan keamanan Soleman menyarankan penyidik tidak berhenti pada pelaksana teknis.

Ikuti Aliran Hasil Sadapan

Menurutnya, kunci menemukan aktor intelektual adalah mengikuti distribusi hasil sadapan. "Jalan menuju user hanya satu: ikuti aliran hasil sadapan." Siapa penerimanya, siapa yang membiayai, dan untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan, menjadi pertanyaan yang harus dijawab.

Dari sisi politik, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus anggota Komisi III DPR Benny K. Harman meminta kepolisian tidak hanya menangkap operator, tetapi membongkar motif dan pihak yang memerintahkan operasi tersebut. Ia menilai kasus ini memiliki dimensi politik yang jauh lebih serius daripada sekadar pelanggaran prosedur kepolisian.

"Kasus penyadapan ini bukan penyadapan biasa, tapi penyadapan politik," tegas Benny. Anggota Komisi III dari PAN, Sarifuddin Sudding, juga mendesak agar seluruh rangkaian peristiwa diungkap, mulai dari pemberian perintah, pelaksanaan penyadapan, penghapusan bukti, hingga pemanfaatan informasi.

Nama Jokowi Terseret

Nama Presiden ke-7 Joko Widodo ikut terseret dalam spekulasi publik karena Listyo Sigit merupakan Kapolri yang dilantiknya pada 2021 dan dikenal memiliki kedekatan dengannya. Namun, belum ada bukti publik yang menunjukkan Jokowi memerintahkan atau terlibat dalam operasi tersebut. Ketika ditanya mengenai tudingan itu, Jokowi hanya menjawab, "Kita semuanya ikuti proses hukum yang ada."

Sementara Menko Yusril Ihza Mahendra sebelumnya mengingatkan agar kasus ini tidak buru-buru disebut makar. Menurutnya, pasal yang digunakan penyidik sejauh ini berkaitan dengan dugaan penyadapan dan akses ilegal, bukan tindak pidana makar.

Kini, tantangan terbesar Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto adalah membuktikan bahwa penyidikan tidak berhenti pada empat jenderal tersebut. Ada sejumlah pertanyaan mendasar: siapa yang pertama kali menginisiasi operasi, siapa yang mengendalikan anggaran dan perangkat, siapa penerima laporan sadapan, serta apakah informasi tersebut pernah digunakan untuk memengaruhi keputusan politik atau pemerintahan?

Ancaman Keamanan Negara dan Demokrasi.

Pengamat hukum pidana Universitas Binus Ahmad Sofian menilai perkara ini merupakan persoalan serius penyalahgunaan kewenangan dan kerahasiaan komunikasi negara. Jika ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, penambahan tersangka sangat dimungkinkan. Presiden Prabowo sendiri telah meminta agar pengusutan dilakukan secara objektif dan transparan, tanpa ada yang ditutup-tutupi. "Seobjektif mungkin tanpa ada yang ditutup-tutupi," demikian pesan yang disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi.

Pada akhirnya, publik tidak cukup hanya mengetahui siapa yang memasang alat sadap atau memasukkan nomor ke server. Yang jauh lebih penting adalah siapa pemilik kepentingan di balik operasi tersebut. Sebab, apabila benar komunikasi Presiden dan puluhan tokoh dipantau untuk kepentingan politik, persoalannya bukan lagi sekadar skandal kepolisian, melainkan ancaman terhadap keamanan negara dan demokrasi.

Topik

Bagikan Artikel

Tentang Penulis

Komentar

(0)
Memuat komentar…

Tulis komentar

Berita Terkait