Headline1
Hukum

Kasus Sadap Listyo Sigit: Ini Mekanisme Hukum, Alat, Harga

3 menit
Kasus Sadap Listyo Sigit: Ini Mekanisme Hukum, Alat, Harga

Ringkasan Naskah:

  • Penyadapan harus memiliki dasar hukum, target jelas, izin, dan pengawasan, bukan berdasarkan perintah sepihak.
  • Dugaan penyimpangan dalam kasus Listyo Sigit dkk berkaitan dengan penggunaan LIMS tanpa prosedur dan kepentingan penegakan hukum.
  • Nilai pengadaan teknologi pengawasan mencapai ratusan miliar rupiah, tetapi tidak bisa disamakan dengan harga satu perangkat.

Jakarta, Headline1.com - Penyadapan dalam negara hukum bukan kewenangan tanpa batas bagi aparat. Ada prosedur yang wajib dipenuhi karena menyangkut hak privasi dan perlindungan komunikasi warga negara. Dalam lingkungan Polri, salah satu rujukannya adalah Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri.

Penyadapan harus berkaitan dengan kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Penyidik mengajukan permohonan melalui Kabareskrim dengan menyertakan dasar perkara, identitas target, nomor komunikasi, dan tujuan penyadapan. Selanjutnya, diperlukan izin Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam kondisi mendesak terdapat mekanisme khusus, tetapi tetap wajib dilaporkan kepada Kabareskrim paling lambat 1 x 24 jam. Artinya, penyadapan tidak boleh dilakukan hanya karena seseorang memiliki jabatan atau akses terhadap teknologi tersebut.

Pakai Teknologi LIMS

Salah satu teknologi yang menjadi sorotan adalah Lawful Interception Management System (LIMS). Ini bukan sekadar mesin penyadap, melainkan sistem terintegrasi yang terdiri atas server, perangkat lunak, jaringan, pusat pemantauan, dan koneksi dengan operator telekomunikasi. Selain LIMS, terdapat teknologi pengawasan lain seperti spyware yang dapat mengakses informasi langsung dari telepon pintar.

Sejumlah nama yang dikenal dalam industri ini antara lain Pegasus dari NSO Group, FinFisher, Wintego, Intellexa, dan Candiru. Namun, perlu dibedakan: LIMS bukan teknologi ilegal. Legalitasnya bergantung pada siapa yang menggunakan, untuk tujuan apa, dan apakah prosedur hukum dipenuhi.

AksesKomunikasi Tanpa Hak

Persoalan serius muncul dalam dugaan penyadapan yang menyeret Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira tinggi Polri, berdasarkan pengumuman penyidikan Bareskrim pada 3 November 2026. Penyidik menyebut sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server LIMS sejak 2025 hingga Oktober 2026 tanpa permohonan penyidik, laporan polisi, maupun keterkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan.

Sasarannya disebut mencakup pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, hingga pengusaha. Dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026 juga menjadi bagian yang diperiksa.

Jika terbukti, persoalannya bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan dugaan penggunaan fasilitas negara di luar kewenangan dan pengaksesan komunikasi tanpa hak. Bareskrim menyebut tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka. Namun, seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan.

Harga Rp115 M Sampai Rp594 M

Berapa harga alat sadap tersebut? Data pengadaan perangkat Active Interception and Monitoring di lingkungan Polri yang diberitakan sejumlah media mencatat nilai paket sekitar Rp115 miliar hingga Rp212 miliar. Salah satu paket pada 2024 untuk Bareskrim mencapai sekitar Rp212 miliar. Angka ini bukan harga satu unit alat, melainkan nilai pengadaan sistem yang dapat mencakup server, perangkat jaringan, lisensi perangkat lunak, integrasi, dan pemeliharaan.

Sementara itu, investigasi Amnesty International mengenai perdagangan teknologi pengawasan ke Indonesia periode 2017–2023 menemukan transaksi melalui perusahaan perantara di Singapura. Salah satu pengiriman sistem WINT yang dikaitkan dengan Wintego bernilai US$5,59 juta atau sekitar Rp100 miliar.

Transaksi lain yang dikaitkan dengan Candiru mencapai sekitar US$33 juta atau Rp594 miliar. Nama perusahaan perantara yang muncul antara lain ESW Systems dan Heha Pte Ltd. Meski demikian, temuan transaksi tersebut tidak otomatis membuktikan seluruh produk digunakan dalam penyadapan ilegal ataupun merupakan bagian dari LIMS yang sedang diselidiki.

Audit Independen LIMS

Pada akhirnya, persoalan terpenting bukan semata-mata siapa yang membeli alat dan berapa harganya, melainkan siapa yang mengawasi penggunaannya. Audit independen terhadap akses LIMS, daftar nomor yang dimasukkan, persetujuan operasi, rekam aktivitas, hingga dugaan penghapusan data menjadi kebutuhan mendesak.

DPR, auditor negara, dan lembaga pengawas harus memastikan pemeriksaan tidak berhenti pada operator teknis, tetapi juga menelusuri rantai komando dan tanggung jawab pengambil keputusan. Sebab, teknologi yang semestinya digunakan untuk membongkar kejahatan bisa berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Negara boleh memiliki teknologi pengawasan paling canggih, tetapi tidak boleh memiliki kekuasaan tanpa batas untuk mengintip kehidupan warganya.

Topik

Bagikan Artikel

Tentang Penulis

Komentar

(0)
Memuat komentar…

Tulis komentar

Berita Terkait