Ringkasan Naskah:
- MPR menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal pemilihan Wakil Presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme konstitusional.
- Pengamat UNJ Ubedilah Badrun dan Guru Besar Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mendorong figur berintegritas, independen, dan memiliki legitimasi sosial.
- Tantangan Prabowo bukan sekadar memilih pendamping baru, tetapi menghadirkan sosok yang mampu merangkul masyarakat dan tidak menjadi sumber antagonisme politik.
Jakarta, Headline1.com - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka babak baru dalam politik nasional. Kini perhatian tertuju kepada Presiden Prabowo Subianto dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun, persoalannya bukan semata-mata siapa yang akan menduduki kursi RI-2, melainkan apakah sosok penggantinya mampu menghadirkan suasana politik yang lebih sejuk dan diterima masyarakat luas.
Ketua MPR Ahmad Muzani memastikan proses pengisian jabatan tersebut akan dilakukan melalui mekanisme konstitusi. Dalam rapat gabungan pimpinan dan fraksi MPR, Jumat (13/11/2026), disepakati bahwa sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden baru akan dilaksanakan pada Rabu, 2 Desember 2026.
MPR juga membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan persyaratan dua calon yang nantinya diajukan Presiden. Muzani menegaskan proses sebaiknya berlangsung cepat tanpa menunggu batas waktu maksimal.
Lewat Pemungutan Suara
Secara konstitusional, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 memberikan waktu paling lama 60 hari bagi MPR untuk memilih Wakil Presiden dari dua nama yang diusulkan Presiden. Berdasarkan penjelasan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, setelah menerima pemberitahuan resmi dari MPR, Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua kandidat.
Artinya, Prabowo memegang peran penting dalam menentukan arah suksesi ini, meskipun keputusan akhirnya tetap berada di tangan anggota MPR melalui pemungutan suara. Hal ini disampaikan Badan Komunikasi Pemerintah.
Memasuki tahap berikutnya, Presiden dijadwalkan menyerahkan dua nama calon kepada MPR untuk diverifikasi. Tim verifikasi diberi waktu maksimal tujuh hari setelah dokumen persyaratan diterima. Setelah itu, kedua kandidat akan mengikuti sidang paripurna. Anggota MPR memilih satu nama melalui pemungutan suara.
Jika perolehan suara sama, pemilihan diulang satu kali. Apabila tetap imbang, Presiden berwenang menentukan salah satu kandidat. Ketua MPR menyebut batas maksimal pemilihan jatuh pada 10 Januari 2027, tetapi lembaganya memilih mempercepat proses melalui agenda 2 Desember.
Sosok Ideal Versi Pengamat
Lantas, seperti apa sosok yang ideal? Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menawarkan tiga kemungkinan latar belakang, yakni tokoh koalisi pemerintah, partai penyeimbang atau oposisi, serta kalangan profesional, akademisi dan teknokrat. “Kandidat harus memiliki integritas tinggi dan rekam jejak ketokohan yang kuat,” ujar Ubedilah.
Sementara itu, Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, justru menilai figur independen atau nonpartai bisa menjadi jalan tengah untuk meredam persaingan kepentingan politik. “Saya menekankan kapasitas kenegarawanan, independensi dan kemampuan bekerja sama dengan Presiden,” tutur Trubus.
Pandangan lain disampaikan Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa. “Figur dari luar partai koalisi layak dipertimbangkan karena berpotensi memiliki tingkat penerimaan lebih luas dan mengurangi resistensi antarkelompok politik,” komentar Herry.
Adapun Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengingatkan bahwa wapres mendatang harus berpengalaman, memahami karakter Presiden, serta tidak menciptakan fenomena matahari kembar dalam pemerintahan.
Figur Pemersatu
Dari berbagai pandangan tersebut, satu benang merah yang patut diperhatikan adalah kebutuhan terhadap figur pemersatu. Indonesia tidak membutuhkan wakil presiden yang justru memperlebar polarisasi, memancing permusuhan atau terus-menerus menjadi sumber kontroversi.
Sosok yang lebih bisa diterima masyarakat, memiliki komunikasi publik yang baik, rekam jejak bersih, kompetensi pemerintahan dan karakter tidak antagonistik akan menjadi pilihan yang lebih menjanjikan. Pada akhirnya, pengganti Gibran bukan sekadar pelengkap kursi kekuasaan, melainkan figur yang harus mampu menjembatani kepentingan Presiden, parlemen dan rakyat.
Keputusan Prabowo dalam mengajukan dua nama akan menjadi ujian penting: apakah suksesi ini sekadar kompromi elite atau momentum menghadirkan kepemimpinan nasional yang lebih inklusif.
"Pokoknya yang rada pinteran dikit lah. Jangan parah kayak kemarin. Kan politisi yang pinter, muda, dan belum ada atau belum banya dosa juga ada beberapa," tulis seorang netizen. "Pokoknya jangan Puan Maharani, ngomongnya ngaco. 11-12 dengan Gibran," imbuh yang lain.





