Headline1
Hukum

Sidang Listyo Sigit Pekan Depan, Merembet ke Solo?

Diperbarui 3 menit
Sidang Listyo Sigit Pekan Depan, Merembet ke Solo?

Ringkasan Naskah

  • Polri menjadwalkan sidang etik mantan Kapolri Listyo Sigit pekan depan terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
  • Pengamat politik menilai kasus ini berpotensi membuka keretakan hubungan Prabowo-Jokowi, tetapi belum ada bukti keterlibatan Jokowi dalam perkara penyadapan.
  • Publik menanti apakah penyidikan akan mengungkap aktor intelektual dan penerima hasil sadapan atau justru berhenti pada lingkaran Listyo.

Jakarta, Headline1.com – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan puluhan tokoh lain, memasuki babak menentukan. Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pekan depan.

Perkembangan ini menarik perhatian karena Listyo bukan sekadar mantan pimpinan Korps Bhayangkara, tapi juga figur yang selama ini memiliki kedekatan politik dengan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo.

Kepastian jadwal tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, Selasa (17/11/2026). "Kemudian untuk tadi yang ditanyakan (LSP), itu dijadwalkan minggu depan," ujarnya. Isir belum mengungkap tanggal pasti maupun susunan majelis yang akan memeriksa Listyo.

Belum JadiPutusan Pengadilan

Sidang etik ini menjadi perhatian karena sebelumnya Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, menyebut dugaan perintah penyadapan berasal dari Listyo. Belakangan muncul nama kunci lain berinisal TK. Jika dikaitkan dengan jabatan Kapolri dan kedekatan dengan Jokowi, nama itu terindikasi mengarah ke Tito Karnavian, walau belum ada bukti kuat. Begitu pula inisial nama LBP.

Polisi Tetapkan 47 Tersangka Kerusuhan 27 Agustus! Aksi Berbau Makar Geng Solo Aman? Baca jugaNasionalPolisi Tetapkan 47 Tersangka Kerusuhan 27 Agustus! Aksi Berbau Makar Geng Solo Aman?

"Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP, melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS," kata Suyudi, Kamis (12/11/2026). Pernyataan tersebut merupakan pemaparan dugaan hasil penyelidikan, bukan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sementara Irjen Eko Hadi Santoso juga menjalani sidang etik pada 17 November. Adapun Irjen Slamet Uliandi belum dapat menjalani pemeriksaan etik karena masih dalam perawatan kesehatan. Dengan demikian, pemeriksaan Listyo menjadi salah satu tahapan paling ditunggu dalam penanganan perkara yang menyeret sejumlah perwira tinggi tersebut.

Stop di Listyo, atau Lanjut ke Solo

Pertanyaan berikutnya adalah apakah perkara ini akan berhenti pada Listyo atau justru merembet ke lingkaran Solo. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, termasuk pengamat yang secara terbuka mendorong penyidik menelusuri siapa pemberi perintah dan pihak yang menikmati hasil penyadapan.

“Ada dugaan operasi politik dari kelompok Solo dalam konflik kekuasaan yang lebih luas. Namun, pernyataan tersebut merupakan analisis politik, bukan bukti keterlibatan Jokowi. Tentu saja, aparat terkait harus menguji di persidangan,” ujarnya.

Tak Akan Ambil Risiko

Analisis berbeda disampaikan Made Supriatma, peneliti politik dari ISEAS–Yusof Ishak Institute. Ia melihat hubungan Prabowo dan Jokowi telah memasuki fase berjarak. “Prabowo kemungkinan tidak akan mengambil risiko berhadapan langsung dengan Jokowi. Risiko politiknya terlalu besar bagi Prabowo. Jadi, paling memungkinkan ialah berhenti di Listyo," demikian analisisnya.

Pandangan ini membuka kemungkinan perkara secara politik berhenti pada lingkaran pelaksana, meskipun penyelidikan hukum seharusnya tetap mengikuti bukti. Sumber redaksi menyebut, ada beberapa perkara yang berpotensi bisa “menyandera” Prabowo, baik itu kasusnya bersifat finansial, hingga perilaku negatif bersifat pribadi dan sensitif.

Sementara itu, Iqbal Themi, pengamat politik sekaligus Direktur SCL Taktika Konsultan, menilai kasus Listyo dapat menjadi titik balik hubungan politik Prabowo-Jokowi. Kedekatan Listyo dengan Jokowi sejak bertugas di Solo hingga menjadi ajudan presiden dan Kapolri membuat perkara ini memiliki dimensi politik yang lebih besar.

Potensi Kompromi Politik

Apakah akan terjadi kompromi politik? Kemungkinan itu menjadi spekulasi yang tidak bisa diabaikan. Terlebih, konflik terbuka antara dua kekuatan besar berpotensi menimbulkan konsekuensi bagi stabilitas pemerintahan. Namun, belum ada bukti bahwa kesepakatan untuk menghentikan perkara telah terjadi. Yang harus diuji adalah apakah penyidik berani mengungkap pemberi perintah, penerima hasil sadapan, serta aliran informasi.

Ujung perkara ini akan menjadi ujian serius bagi pemerintahan Prabowo dan independensi penegakan hukum. Sidang etik Listyo pekan depan bukan sekadar menentukan nasib seorang jenderal, melainkan menguji apakah hukum benar-benar berlaku tanpa memandang kedekatan politik dan kekuasaan.

Dalam kasus Listyo Sigit, ada tiga hal penting: dugaan tindak pidana penyadapan, pelanggaran etik anggota Polri, dan spekulasi keterlibatan lingkaran politik Solo. Redaksi tidak menempatkan ketiganya sebagai satu kesimpulan hukum.

Topik

Bagikan Artikel

Tentang Penulis

Komentar

(0)
Memuat komentar…

Tulis komentar

Berita Terkait