Headline1
Nasional

Badak Ujung Kulon, Rencana Hashim dan Perlawanan Publik

3 menit
Badak Ujung Kulon, Rencana Hashim dan Perlawanan Publik

Ringkasan Naskah:

  • Hashim Djojohadikusumo mengusulkan pemindahan sebagian badak Jawa ke Alas Purwo untuk mengantisipasi ancaman gempa dan tsunami di Ujung Kulon.
  • WALHI mempertanyakan kapasitas dan batas kewenangan Hashim, sementara pakar IPB mengingatkan perbedaan ekologis kedua kawasan.
  • Analisis Drone Emprit mencatat dominasi sentimen negatif di media sosial, menandakan potensi perlawanan publik terhadap rencana relokasi.

Jakarta, Headline1.com - Wacana pemindahan sebagian badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, memantik perdebatan. Gagasan yang disampaikan Hashim Djojohadikusumo di forum COP31, Antalya, Turki, itu disebut sebagai langkah menyelamatkan salah satu spesies paling langka di dunia. Namun, niat konservasi tersebut justru memunculkan pertanyaan: apakah badak benar-benar harus dipindahkan, atau habitatnya yang harus diperkuat?

Hashim beralasan Ujung Kulon menghadapi ancaman gempa dan tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Jika bencana besar terjadi, seluruh populasi badak Jawa yang terkonsentrasi di satu kawasan bisa terancam punah. “Kalau ada tsunami, badak Jawa kita bisa punah. Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak Jawa ke Alas Purwo,” ujarnya.

Kapasitas Hashim dan Potensi Tumpang Tindih

Persoalan lain menyangkut kapasitas Hashim. Selain Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, ia menjabat Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional. Posisi tersebut memberinya ruang mendorong pendanaan konservasi, tetapi bukan otomatis kewenangan menetapkan kebijakan teknis pemindahan satwa.

WALHI melalui pengkampanye hutan dan kebun, Umi Ma'rufah, mempertanyakan batas kewenangan tersebut. Menurutnya, tugas satgas semestinya mengoptimalkan pembiayaan taman nasional, bukan mengambil alih keputusan konservasi yang menjadi ranah kementerian. Di sinilah potensi tumpang tindih kewenangan perlu dijelaskan secara terbuka.

Pakar Ingatkan Risiko Ekologis

Pakar genetika ekologi IPB University, Prof. Ronny Rachman Noor, mengingatkan bahwa kesamaan iklim tropis tidak otomatis membuat Alas Purwo cocok bagi badak Jawa. Ketersediaan pakan, air, vegetasi, mikroorganisme, hingga daya dukung habitat harus diperiksa. Dosen Biologi UMSURA Nur Hidayatullah Romadhon juga mengingatkan perbedaan karakter ekologis kedua taman nasional.

Kematian badak Musofa setelah dipindahkan ke area konservasi lain di Ujung Kulon pada November 2025 menjadi pelajaran bahwa translokasi bukan pekerjaan sederhana.

Eksekusi Tak Serampangan 

Eksekusi gagasan Hasyim untuk memindahkan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon harus melalui kajian lintas kementerian, terutama Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta lembaga konservasi dan para ahli satwa liar, guna memastikan aspek hukum, teknis, dan kelestarian spesies. Tak boleh serampangan.

Sebelum diputuskan, wajib dilakukan kajian ilmiah dan analisis AMDAL terhadap lokasi tujuan, termasuk daya dukung habitat, ketersediaan pakan, risiko penyakit, dampak ekologis, serta jaminan keselamatan badak agar relokasi tidak justru mengancam kelangsungan hidupnya.

Perlawanan Publik Menguat?

Kementerian Kehutanan menegaskan gagasan habitat kedua masih memerlukan kajian ilmiah dan belum menjadi keputusan teknis. Ujung Kulon tetap menjadi prioritas perlindungan.

Namun, penolakan mulai meluas. Analisis Drone Emprit mencatat 95,5 persen percakapan media sosial terkait isu ini bernada negatif. Kecurigaan mengenai kepentingan tambang di sekitar kawasan ikut memperkeruh suasana, meski belum membuktikan adanya hubungan.

Jika pemerintah tidak transparan, perlawanan publik berpotensi membesar. Menyelamatkan badak tentu mendesak, tetapi jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan melindungi justru mengancam kelangsungan hidupnya.

Gagasan Hashim adalah membangun habitat kedua dengan memindahkan sebagian individu, bukan mengosongkan Ujung Kulon. Lalu, dugaan keterkaitan dengan kepentingan pertambangan masih berupa kecurigaan WALHI, bukan (atau belum) menjadi fakta yang telah terbukti. Meski, ketika kelak terlanjur terjadi, kondisinya akan seperti “penumpang ketinggalan kereta”.

Topik

Bagikan Artikel

Tentang Penulis

Komentar

(0)
Memuat komentar…

Tulis komentar

Berita Terkait