Headline1
Politik

Gibran Berniat Mundur? Yusril: Final, Tak Ada Celah Hukum

3 menit
Gibran Berniat Mundur? Yusril: Final, Tak Ada Celah Hukum

Ringkasan Naskah:

  • Mensesneg Prasetyo Hadi membenarkan Gibran menyampaikan niat mundur dari jabatan wapres kepada Prabowo dalam pertemuan selama 2,5 jam.
  • Yusril Ihza Mahendra menegaskan putusan MK dan MA mengenai dokumen pendidikan Gibran sudah final sehingga tidak tersedia lagi celah untuk mengulang perkara yang sama.
  • Pengamat politik melihat pengunduran diri sukarela sebagai pilihan lebih terhormat, tetapi proses politik DPR tetap berpotensi berujung pada pemakzulan.

Jakarta, Headline1.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di persimpangan politik paling serius sejak dilantik bersama Presiden Prabowo Subianto. Selasa (10/11/2026), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap fakta mengejutkan: Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri ketika bertemu Prabowo di tengah polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikannya.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu tidak berakhir dengan penolakan Presiden. "Tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo.

Namun, ada bagian lain yang justru membuat cerita semakin menarik. Gibran ternyata juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Artinya, niat mundur dan keinginan bertahan melalui pembuktian hukum muncul dalam satu rangkaian pertemuan yang sama.

Sikap Parpol Berbeda

Sikap petinggi partai politik pun cenderung berhati-hati, meski tampak ada perbedaan antar-parpol. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengingatkan: "Pengunduran diri seorang wakil presiden semestinya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, bukan sekadar melalui pembicaraan dengan presiden. Konstitusi tidak mengatur bahwa Presiden berwenang menerima atau menolak pengunduran diri wakil presiden. Jika keputusan itu benar-benar diambil, DPR akan menjadi salah satu institusi yang memprosesnya."

Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memilih menunggu perkembangan. "Apa pun yang terjadi perkembangannya kita pada posisi menunggu. Sikap partai akan mempertimbangkan perkembangan di DPR dan masukan Fraksi PKB," ujarnya. 

Partai NasDem melalui Sekretaris Fraksinya, Ahmad Sahroni, juga menyatakan belum mengambil sikap dan menunggu arahan Ketua Umum Surya Paloh, sembari menegaskan kesiapan mengikuti prosedur konstitusional. "Jika memang tak ada lain lain, artinya memang tidak ada. Apa boleh buat?" ujar Paloh. 

Gibran Masih Ingin Buktikan

Persoalan semakin pelik ketika Gibran menyatakan masih ingin membuktikan dokumen pendidikannya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra justru memberikan penjelasan yang berlawanan dengan harapan tersebut.

Menurut Yusril, putusan MK bersifat final and binding, sedangkan putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran juga telah final. "Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Tidak ada lagi celah untuk mengulang perkara dengan materi sengketa yang sama melalui PTUN. Bahkan, Gibran tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan PK dalam salah satu perkara yang telah diputus MA," jelas Yusril. 

Menurut Yusril, putusan MK dan MA tersebut tidak otomatis memberhentikan Gibran sebagai wapres. Selama belum mengundurkan diri secara resmi atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusional, status Gibran tetap melekat (sebagai Wapres).

Kabakom Bantah Gibran

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan memperkuat penjelasan Yusril. Ia membantah pernyataan Gibran yang menyebut Prabowo menyarankan dirinya untuk terus berjuang membuktikan dokumen melalui PTUN.

Syahganda mengaku berada di Istana hingga pukul 18.00 WIB dan melihat Yusril menjadi pihak terakhir yang memberikan penjelasan hukum kepada Presiden. "Pandangan Yusril bahwa tidak ada lagi kesempatan atau celah hukum untuk mengulang perkara. Pandangan Yusril, sama dengan Presiden," ucapnya. 

Di sisi lain, Gibran menyatakan akan terus memperjuangkan persoalan dokumennya, termasuk berkoordinasi dengan Kemendikdasmen mengenai kemungkinan PK. Perbedaan penjelasan ini memperlihatkan bahwa komunikasi di lingkaran Istana sendiri masih menyisakan pertanyaan.

Lantas, kapan Gibran diperkirakan benar-benar meninggalkan kursi wapres? Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai pengunduran diri secara sukarela merupakan jalan yang lebih terhormat dibandingkan menghadapi proses politik DPR yang dapat berujung pemakzulan.

"Ada kemungkinan Gibran justru memilih bertahan untuk memperoleh simpati publik melalui narasi sebagai pihak yang dizalimi," komentar Yunarto. "Pengunduran diri berpotensi meredakan ketegangan politik, terutama karena resistensi publik terhadap lingkaran politik keluarga Jokowi cukup tinggi," ibuh pengamat lain, Aris Santoso. 

Konstitusi, Hukum, dan Etika Demokrasi

Sementara itu, Abd Rohim Ghazali dari Maarif Institute mengingatkan bahwa persoalan ini tidak boleh diselesaikan melalui tekanan politik maupun transaksi elite. Konstitusi, hukum, dan etika demokrasi harus tetap menjadi panglima -- meski ketiganya ditabrak keluarga Joko Widodo dalam kasus Gibran.

Dengan demikian, skenario Gibran mundur atau dimundurkan sama-sama terbuka, tetapi belum ada kepastian waktu. Jika mundur, pengunduran diri harus ditempuh melalui prosedur konstitusional, bukan cukup dengan pernyataan informal kepada Presiden. Jika bertahan, tekanan politik DPR dan konsekuensi putusan pengadilan tetap membayangi.

Berdasarkan ketentuan konstitusi, pemberhentian wakil presiden harus melalui mekanisme DPR, pemeriksaan MK, dan keputusan MPR. Ini bukan proses sehari atau dua hari. Persoalannya kini bukan semata-mata apakah Gibran masih ingin menjadi wakil presiden, melainkan apakah ia masih memiliki ruang politik dan hukum untuk mempertahankan jabatan tersebut.

Topik

Bagikan Artikel

Tentang Penulis

Komentar

(0)
Memuat komentar…

Tulis komentar

Berita Terkait