Ringkasan Naskah
- DPR mulai memproses tindak lanjut putusan MA yang membatalkan suket penyetaraan pendidikan Gibran setelah masa sidang dibuka pada 10 November 2026.
- Sejumlah anggota DPR dan pakar hukum menilai putusan MA memperkuat dasar politik dan konstitusional bagi DPR untuk membahas langkah lanjutan.
- Meski putusan MA dinilai serius, nasib politik Gibran selanjutnya sangat bergantung pada sikap dan konfigurasi kekuatan di DPR.
Jakarta, Headline1.com - Polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki fase yang semakin menentukan. Setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dan menyatakan suket tersebut tidak sah dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijadwalkan mulai memproses berbagai usulan terkait perkara itu pada Selasa, 10 November 2026, awal masa sidang baru.
“Pembahasan resmi baru dapat dilakukan setelah masa reses berakhir. DPR telah menerima berbagai aspirasi dari masyarakat sipil maupun anggota dewan lintas fraksi terkait tindak lanjut putusan tersebut,” ujar Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR.
MK dan MA Saling Menguatkan
Perkembangan ini membuat posisi politik Gibran kembali menjadi sorotan. Apalagi, putusan MA tersebut bukan sekadar membatalkan dokumen administratif biasa. Amar putusan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang selama ini digunakan sebagai dasar administratif, tidak sah dan batal demi hukum. MA bahkan memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dan dimusnahkan.
Putusan itu muncul setelah sebelumnya Mahkamah Konstitusi juga menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan setingkat SMA.
Di parlemen, suara-suara kritis mulai menguat. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyebut putusan MA telah menjadi tambahan dasar penting bagi DPR untuk mengambil langkah politik. “Putusan MA dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi kini menjadi landasan substansial untuk menentukan arah sikap politik parlemen ke depan,” ucap Khozin.
Komunikasi Lintas Partai
Ia menegaskan bahwa komunikasi lintas partai terus berlangsung dan aspirasi masyarakat sipil akan dikaji secara serius. Namun demikian, belum semua pihak di DPR memiliki pandangan yang sama. Sejumlah partai memilih menunggu salinan lengkap putusan serta mempelajari konsekuensi hukumnya sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
Karena itu, pembukaan masa sidang Selasa besok diperkirakan menjadi momentum penting yang akan menunjukkan apakah DPR hanya melakukan pembahasan administratif atau mulai bergerak ke arah mekanisme politik yang lebih jauh. Masyarakat pun kini memantau, utamanya untuk menentuan partai mana yang dipilih karena menyerap aspirasi rakyat.
Dasar Kuat bagi DPR
Dari kalangan akademisi dan pakar hukum tata negara, pandangan yang muncul juga cukup keras. Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menilai putusan MA memiliki konsekuensi hukum serius karena dokumen yang dinyatakan tidak sah dianggap kehilangan kekuatan hukumnya sejak awal penerbitan.
“Kondisi tersebut dapat menjadi dasar kuat bagi DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 sebagai bagian dari mekanisme pemakzulan. Meski demikian, tindak lanjut akhirnya tetap bergantung pada keputusan politik DPR,” komentar Titi Anggraini.
Pandangan serupa juga disampaikan pakar hukum tata negara Margarito Kamis. Ia menjelaskan bahwa istilah "batal demi hukum" dalam hukum administrasi negara berarti dokumen tersebut harus dianggap tidak pernah ada sejak awal, atau berlaku secara ex tunc.
Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai persoalan penerbitan suket dan proses administrasinya masih dapat ditelusuri melalui jalur hukum lain. “Putusan MA membuka ruang untuk mengusut proses penerbitan dokumen yang kini telah dinyatakan tidak sah tersebut,” imbuh Mahfud,
Isu Penyadapan Menambah Tekanan
Di tengah tekanan akibat putusan MA, muncul pula polemik penyadapan yang belakangan menyeret perhatian publik karena disebut-sebut mengarah kepada lingkaran keluarga Presiden Joko Widodo dan Gibran. Meski hingga kini belum ada putusan hukum yang mengaitkan langsung keluarga Gibran dengan kasus tersebut, isu penyadapan telah menambah tekanan politik dan memperluas spektrum perdebatan di ruang publik.
Terlebih, Jokowi dan Gibran justru dikabarkan sebagai sosok yang lolos dari penyadapan, seperti halnya para pejabat yang loyal pada keluarga Solo. Dalam situasi seperti ini, DPR akan berada di bawah sorotan untuk membuktikan apakah lembaga legislatif itu berani menindaklanjuti putusan MA secara serius atau memilih menunggu perkembangan politik berikutnya.
Yang jelas, pembukaan masa sidang DPR pada Selasa besok menjadi titik krusial. Putusan MA telah terbit, aspirasi publik terus berdatangan, dan berbagai pakar hukum menilai terdapat konsekuensi konstitusional yang tak bisa diabaikan. Benarkah Gibran tak akan selamat kali ini?
Jawabannya kini tidak lagi sepenuhnya berada di ruang pengadilan, melainkan mulai bergeser ke arena politik parlemen. DPR lah yang akan menentukan ke mana arah polemik ini bergerak selanjutnya.
Geruduk Kantor Gibran
Massa dari Aliansi Rakyat Menggugat menggelar unjuk rasa di kantor Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Mereka berkumpul di akses pintu belakang kantor Wapres, mendesak Gibran Rakabuming Raka mundur dan dimakzulkan DPR RI.
Pantauan redaksi, jumlah massa yang ikut dalam aksi terbilang sedikit. Mereka membawa spanduk, poster dan satu mobil komando. Massa membentang spanduk serta berorasi, mengungkit keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait status ijazah Gibran.
Anggota Tim Advokasi Penegak Etika, Moral, dan Integritas Bangsa, Ahmad Khozinudin yang ikut dalam aksi tersebut mengatakan, aksi ini digelar untuk mendesak Gibran mundur. "Karena secara legal konstitusional, Saudara Gibran Rakabuming Raka sudah tidak lagi legal untuk menduduki jabatan wapres," kata Khozinudin.
Khozinudin menambahkan, massa aksi menuntut Gibran mundur atas inisiatif sendiri walaupun hal itu mustahil dilakukan. "Kalau bisa berhenti atas inisiatifnya, itu akan menjadi poin tersendiri. Meskipun kita memang tidak akan pernah memberikan ampun kepada Gibran, karena dia masuk dengan melanggar konstitusi dan norma etika. Tentu sangat mustahil ya kita meminta dia mundur secara legowo," ucapnya.





