Headline1
Politik

Ironi DPR: Pendidikan Anggota Dewan Kini Dituntut Terbuka

3 menit
Ironi DPR: Pendidikan Anggota Dewan Kini Dituntut Terbuka

Ringkasan Naskah

  • Pernyataan Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengenai anggota dewan lulusan Paket C memicu perdebatan tentang kapasitas dan kualitas pendidikan wakil rakyat.
  • Petisi Farida Octavia mendesak seluruh anggota DPR membuka ijazah dan riwayat pendidikan, sekaligus mendorong verifikasi keabsahannya.
  • Sufmi Dasco Ahmad mempersilakan masyarakat mengecek riwayat pendidikan caleg melalui KPU, menyusul tuntutan transparansi dari publik.

Jakarta, Headline1.com – Ironi dunia politik Indonesia kembali menjadi sorotan. Di tengah tuntutan peningkatan kualitas pendidikan nasional, muncul pertanyaan mendasar mengenai kapasitas para pembuat kebijakan di Senayan. Bagaimana mungkin undang-undang yang mengatur masa depan jutaan rakyat dirumuskan oleh wakil rakyat dengan latar belakang pendidikan pas-pasan (meski ada yang S1-S3).

Sementara itu banyak lulusan perguruan tinggi dengan kompetensi akademis dan profesional justru tidak memiliki kesempatan duduk di parlemen? Polemik ini mencuat setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti melontarkan pernyataan: “Banyak anggota DPR RI merupakan lulusan Paket C, program pendidikan kesetaraan setingkat SMA.”

Pernyataan tersebut sontak memancing perhatian publik. Namun, hingga kini belum tersedia data resmi yang memastikan berapa jumlah anggota DPR RI yang benar-benar memperoleh ijazah melalui jalur Paket C.

Mayoritas Tak Cantumkan Pendidikan

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi Statistik Politik 2024 memperlihatkan, dari 580 anggota DPR periode 2024-2029, sebanyak 63 orang atau 10,85 persen memiliki pendidikan terakhir SMA atau sederajat. Sebanyak 155 orang lulusan S1, 119 orang S2, dan 29 orang S3.

Sedangkan  211 anggota lainnya tidak mencantumkan latar belakang pendidikan dalam data yang dipublikasikan. Fakta inilah yang kemudian memunculkan tuntutan agar rekam jejak akademis seluruh legislator dibuka secara transparan. Angka 211 memang tidak otomatis mereka lulusan SMA atau Paket C. 

Sorotan juga datang dari pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Ia mempertanyakan konsistensi kapasitas legislator ketika DPR membahas RUU Sistem Pendidikan Nasional, termasuk wacana peningkatan kualifikasi akademik dosen hingga jenjang doktor. Menurutnya, pembuat kebijakan juga harus memiliki pemahaman memadai terhadap standar pendidikan yang mereka rumuskan.

21.000 Orang Teken Petisi

Desakan buka-bukaan ini kemudian memperoleh dukungan melalui petisi daring yang diinisiasi Farida Octavia. Petisi tersebut meminta seluruh anggota DPR mengumumkan riwayat pendidikan dan memperlihatkan dokumen ijazah, mulai dari jenjang menengah hingga perguruan tinggi. Petisi itu juga mendorong verifikasi independen terhadap keabsahan ijazah. Hingga Selasa (17/11/2026), jumlah tanda tangan terverifikasi telah mencapai lebih dari 21 ribu.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tidak mempersoalkan keterbukaan informasi. Ia justru mengarahkan masyarakat untuk menelusuri data pencalonan melalui KPU. "Sebenarnya kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU sebenarnya itu terbuka. Data calon anggota legislatif, tersedia sejak proses pendaftaran,” ," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (17/11/2026).

Meski demikian, persoalan ini tidak semestinya berhenti pada perdebatan SMA versus sarjana. Undang-Undang Pemilu memang menetapkan pendidikan minimal SMA atau sederajat sebagai syarat menjadi calon anggota legislatif. Artinya, lulusan Paket C secara hukum memiliki hak politik yang sama. Namun, hak untuk dipilih juga harus diimbangi tanggung jawab meningkatkan kapasitas diri.

Di Instagram berseliweran foto para artis cantik dan tenar yang ijazahnya cuma SMA, namun berada di Komisi yang jauh dari kompetensinya. Bisa dipastikan, mereka hanya sok sibuk, lalu staf ahli yang kerja.

Acuan Luar Negeri, Kompetensi?

Di luar parlemen, banyak lulusan S1, S2, bahkan S3 memiliki keahlian di bidang hukum, ekonomi, teknologi, kesehatan, dan pendidikan. Mereka tentu potensial memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan nasional. Karena itu, keterbukaan riwayat pendidikan menjadi pintu awal untuk menilai kualitas wakil rakyat, meskipun gelar akademik bukan satu-satunya ukuran kecakapan. Integritas, pengalaman, kemampuan analisis, dan keberpihakan kepada rakyat tetap menjadi ukuran utama.

Pada akhirnya, publik tidak sedang meminta parlemen hanya diisi profesor atau doktor. Masyarakat sedang menuntut wakil rakyat yang kompeten, berintegritas, dan tidak alergi terhadap transparansi. Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar ijazah, melainkan kualitas keputusan yang menentukan masa depan bangsa.

Topik

Bagikan Artikel

Tentang Penulis

Komentar

(0)
Memuat komentar…

Tulis komentar

Berita Terkait