Ringkasan Naskah:
- Kapolri Suyudi Ario Seto menerbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 yang mengubah sembilan ketentuan kode etik Polri menjelang sidang etik Listyo Sigit.
- Aturan baru memungkinkan jenderal bintang dua dan tiga menjadi anggota majelis etik yang memeriksa mantan Kapolri berpangkat bintang empat.
- Kompolnas dan IPW menilai perubahan aturan diperlukan untuk memberikan landasan hukum bagi proses pemeriksaan etik terhadap perwira tinggi Polri.
Jakarta, Headline1.com - Terbitnya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 menjelang sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memunculkan perhatian publik. Bukan sekadar revisi aturan internal, regulasi yang diteken Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada 16 November 2026 itu mengubah sejumlah ketentuan penting dalam mekanisme Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Paradoks terkuat adalah waktu penerbitan aturan. Regulasi diteken hanya beberapa hari sebelum sidang etik mantan Kapolri. Menariknya, perubahan tersebut diakui Polri secara langsung berkaitan dengan kebutuhan menghadirkan majelis etik yang berwenang memeriksa seorang mantan Kapolri berpangkat jenderal bintang empat.
Sembilan Poin Perubahan, Ini yang Krusial
Perpol 4/2026 merupakan perubahan atas Perpol 7/2022 tentang Kode Etik Profesi dan KKEP. Salah satu perubahan paling menyita perhatian terdapat pada Pasal 42. Jika sebelumnya anggota majelis harus berpangkat sama atau lebih tinggi dari terduga pelanggar, kini personel dengan pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah juga diperbolehkan menjadi anggota majelis.
Artinya, sidang etik Listyo bisa melibatkan jenderal bintang tiga (Komjen), bahkan bintang dua (Irjen). Selain itu, sidang dapat dilaksanakan secara daring dengan persetujuan ketua majelis. Batas penempatan khusus juga berubah dari maksimal 30 hari kerja menjadi 20 hari kalender.
Perubahan lainnya menyangkut pembatasan hak banding hanya kepada pelanggar, pelibatan empat fungsi dalam gelar perkara hasil audit investigasi, serta perubahan persyaratan pengunduran diri bagi anggota yang terancam PTDH.
Polri dan Alasan Penerbitan Aturan
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan bahwa sidang etik Listyo menjadi salah satu pertimbangan utama penerbitan regulasi tersebut. "Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya," kata Johnny, Rabu (18/11/2026).
Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan tidak ada perlakuan istimewa terhadap Listyo. “Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” komentar Trunoyudo.
Kompolnas dan IPW Beri Penilaian
Komisioner Kompolnas Choirul Anam menilai perubahan tersebut diperlukan agar sidang etik memiliki dasar hukum yang sah. Menurutnya, Perpol baru menjadi jalan keluar untuk mengisi kekosongan aturan dalam menghadapi situasi tersebut.
Senada, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai perubahan itu wajar karena Polri membutuhkan mekanisme untuk memeriksa perwira berpangkat tertinggi. “Itu wajar saja. Kini, tantangannya bukan lagi sekadar menerbitkan aturan, melainkan memastikan proses persidangan berlangsung transparan, objektif, dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat,” papar Sugeng.
Kasus Firli Sangat Lambat
Penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah nama lainnya berlangsung cepat. Saat ini sudah empat jenderal menjadi tersangka dan ditahan oleh Polri. Gerakan cepat Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto itu memantik pertanyaan lantaran masih ada kasus lain yang berjalan lambat. Salah satunya terkait dengan Firli Bahuri.
Pemerhati isu-isu kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyentil penanganan kasus Firli tidak hanya berbeda dengan persoalan hukum yang menjerat Listyo Sigit dan beberapa jenderal lain. Ada perbedaan penanganan kasus Firli, juga kasus Ferdy Sambo.
"Mengapa itu terjadi, memang problemnya pada gaya kepemimpinan Kapolri Jenderal SAS (Suyudi Ario Seto)," kata dia saat dihubungi Rabu (18/11). "Gerak cepat Suyudi dalam penanganan beberapa kasus hukum menjerat polisi aktif di awal masa kepemimpinannya, harusnya berpengaruh terhadap kasus-kasus lain yang kini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Korps Bhayangkara. Termasuk kasus Firli. Berlarut bertahun-tahun, mangkrak."





