Ringkasan Naskah
- Gadi Eisenkot menawarkan empat syarat pembentukan pemerintahan baru Israel untuk menghindari pemilu ulang, termasuk pengakuan Hamas sebagai organisasi teroris.
- Mansour Abbas dari Ra'am membuka peluang bergabung dengan pemerintahan Eisenkot, sedangkan Yousef Jabareen dari Joint List lebih memilih dukungan dari luar koalisi.
- Pengamat politik menilai dukungan 19 kursi partai Arab bisa menentukan masa depan Netanyahu, tetapi perbedaan sikap terhadap Gaza menjadi penghalang utama.
Tel Aviv, Headline1.com - Israel kembali menghadapi kebuntuan politik setelah pemilu parlemen 27 Oktober 2026 tidak menghasilkan mayoritas yang cukup bagi kubu Benjamin Netanyahu maupun oposisi pimpinan Gadi Eisenkot. Netanyahu dan koalisinya menguasai 53 kursi, sementara blok oposisi Eisenkot memperoleh 48 kursi.
Dua kelompok partai Arab Israel, yakni Joint List dan Ra'am, mengantongi total 19 kursi. Padahal, untuk membentuk pemerintahan, diperlukan dukungan minimal 61 dari 120 anggota Knesset. Artinya, suara partai-partai Arab bisa menjadi penentu nasib pemerintahan berikutnya.
Kompromi dengan 4 Prinsip
Eisenkot, pemimpin Partai Yashar sekaligus mantan kepala staf militer Israel, tidak ingin kebuntuan tersebut berujung pada pemilu ulang. Namun, ia tidak menawarkan kompromi tanpa batas. Dalam pernyataan setelah bertemu Yair Lapid pada Sabtu (31/10), Eisenkot mengajukan empat prinsip bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan pemerintahan baru.
.
Syarat itu meliputi pengakuan terhadap Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, liberal dan egaliter; komitmen pada Deklarasi Kemerdekaan Israel; kewajiban dinas militer, nasional atau sipil bagi seluruh warga; serta pengakuan Hamas sebagai organisasi teroris yang kemampuan militer dan pemerintahannya di Gaza harus dibongkar. Eisenkot menegaskan, siapa pun anggota parlemen yang menerima prinsip tersebut terbuka menjadi mitra pemerintahannya.
Agenda Domestik Partai-partai Arab
Persoalannya, apakah Mansour Abbas dari Ra'am dan Yousef Jabareen dari Joint List bersedia menerima persyaratan tersebut? Keduanya tidak berada pada posisi politik yang sama. Ra'am dikenal lebih pragmatis dalam urusan koalisi. Reuters melaporkan Mansour Abbas sebelumnya menyatakan: “Kami bersedia membantu membentuk pemerintahan, bahkan membuka kemungkinan bergabung.”
Namun, posisi itu tidak otomatis berarti ia menyetujui seluruh agenda keamanan Eisenkot, khususnya pengakuan Hamas sebagai organisasi teroris dan pembongkaran kekuatan politik serta militernya di Gaza. Sementara itu, pemimpin Joint List, Yousef Jabareen, menyatakan: Partai kami siap mendukung pemerintahan minoritas Eisenkot dari luar koalisi, tapi tidak bersedia bergabung karena perbedaan pandangan mengenai Gaza dan Lebanon.”
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa dukungan untuk menjatuhkan Netanyahu tidak sama dengan persetujuan terhadap seluruh kebijakan Eisenkot. Partai-partai Arab memiliki agenda domestik yang kuat, mulai dari pemberantasan kriminalitas, pemerataan anggaran, kesempatan ekonomi, hingga kesetaraan warga Arab di Israel.
Dilema Besar Eisenkot
Reuters mencatat meningkatnya pengaruh politik pemilih Arab setelah partai-partai mereka memperoleh 19 kursi. Sementara itu, laporan The Times of Israel menyoroti bahwa tiga dari empat partai utama dalam blok Eisenkot sebelumnya telah berjanji tidak membentuk pemerintahan bersama partai Arab. Karena itu, sekalipun angka 67 kursi bisa tercapai melalui kerja sama dengan seluruh partai Arab, realitas politiknya jauh lebih rumit daripada sekadar menghitung suara.
Pengamat politik Israel juga melihat Eisenkot menghadapi dilema besar. Analisis NPR yang ditulis Itay Stern menggambarkan hasil pemilu sebagai kebuntuan yang menyisakan sedikit pilihan bagi kedua kubu. Eisenkot membutuhkan dukungan Arab untuk memperoleh mayoritas, tetapi sebagian sekutunya sendiri menolak bekerja sama dengan partai-partai tersebut.
Pintu Masuk Realistis dan Alternatif
Congressional Research Service dalam laporan 30 Oktober juga menilai hasil pemilu dan komposisi parlemen baru akan berdampak besar terhadap arah politik Israel, hubungan dengan Amerika Serikat, serta konflik di kawasan. Dengan demikian, persoalan Hamas bukan hanya syarat keamanan, melainkan juga ujian kemampuan Eisenkot menyatukan kelompok politik yang memiliki pandangan berbeda mengenai masa depan Palestina dan Gaza.
.
Pada akhirnya, Eisenkot sedang mencoba membangun pemerintahan baru tanpa mengorbankan janji politiknya sendiri. Ra'am mungkin menjadi pintu masuk paling realistis karena pendekatannya lebih pragmatis, sedangkan dukungan Joint List dari luar pemerintahan bisa menjadi alternatif.
Namun, sampai 1 November belum ada bukti bahwa kedua kelompok telah menerima secara terbuka syarat pengakuan Hamas sebagai organisasi teroris. Jika Eisenkot tetap mempertahankan seluruh persyaratannya dan partai-partai Arab tidak bersedia menyetujuinya, jalan menuju pemerintahan baru akan semakin sempit. Israel pun menghadapi pilihan sulit: mencari kompromi politik yang tidak populer atau kembali terjebak dalam krisis pemerintahan yang berpotensi berakhir dengan pemilu berikutnya.
